INTERNASIONAL-AS Peringatkan China Jelang Keputusan Pengadilan Arbitrase

AS Peringatkan China Jelang Keputusan
Pengadilan Arbitrase
Reporter: Amanda Puspita Sari/Reuters, CNN
Indonesia
AS memperingatkan China agar tidak mengambil
tindakan provokatif menyusul pengumuman
keputusan pengadilan internasional soal klaim Laut
Chin Selatan. (Reuters/U.S. Navy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat
memperingatkan China agar tidak mengambil
tindakan provokatif tambahan menjelang keputusan
pengadilan internasional soal klaim Laut China
Selatan yang akan segera diumumkan. Keputusan itu
diperkirakan akan menolak sebagian besar klaim
teritorial Beijing di perairan yang diyakini kaya
minyak itu.
Filipina mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan
Arbitrase Tetap untuk melemahkan klaim China di
bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS.
China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut
China Selatan dengan sembilan garis putus-putus,
atau 'nine-dashed line', meluputi ratusan pulau,
terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang
tindih dengan sejumlah klaim negara lainnya,
termasuk dengan Indonesia di Natuna.
Menteri Luar Negeri China Hua Chunying pada Selasa
(21/6) menyatakan bahwa puluhan negara
mendukung klaimnya di Laut China Selatan, termasuk
sejumlah negara barat. Namun, dalam laporan
kantor berita Xinhua, Chunying hanya merinci
dukungan dari Zambia, Kamerun, Ethiopia dan
Malawi.
Wakil asisten menteri luar negeri AS untuk Asia
Timur Colin Willett pada Rabu (22/6) menanggapi
skeptis atas pernyataan Chunying tersebut dan
berjanji bahwa Washington akan menegakkan
komitmen pertahanan AS di kawasan itu.
Willet mengungkapkan bahwa Washington memiliki
"banyak pilihan" untuk menanggapi setiap langkah
yang dilakukan China di wilayah itu yang
menimbulkan risiko terhadap kepentingan AS.
Menjelang keputusan pengadilan yang diperkirakan
akan diumumkan beberapa pekan mendatang, Willet
menyatakan bahwa AS akan menggalang dukungan
sekutu dan mitranya di wilayah tersebut untuk
memastikan persatuan menentang klaim China.
"Kami, Amerika Serikat, memiliki kepentingan
nasional yang sangat jelas di kawasan," kata Willett
kepada Reuters.
"Kami memiliki kepentingan dalam menegakkan
komitmen pertahanan kami dan kemitraan keamanan
kami," ujarnya.
Para pejabat AS sebelumnya telah memperingatkan
China untuk tidak mendeklarasikan zona pertahanan
udara di Laut China Selatan, seperti yang
dilakukannya di Laut Cina Timur pada 2013 lalu. AS
juga mendesak China untuk tidak meningkatkan
pembangunan dan perluasan pulau buatan.
Selain tekanan diplomatik, para pejabat AS berjanji
untuk terus meluncurkan patroli kebebasan navigasi
oleh kapal perang AS dan pesawat AS serta
meningkatkan bantuan pertahanan ke negara-negara
Asia Tenggara.
Meski keputusan pengadilan belum diumumkan,
Willett mengatakan bahwa apapun keputusan yang
ditetapkan Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag
harus diberlakukan. "Tak sepatutnya China
melakukan tindakan provokatif setelah keputusan itu
ditetapkan," ujarnya.
AS, lanjut Willet, menilai keputusan pengadilan itu
haruslah mengikat. Namun, dia tidak merinci langkah
AS selanjutnya jika Beijing tidak mengindahkan
keputusan itu.
"Saya pikir ini merupakan titik perubahan penting,
bukan hanya untuk Amerika Serikat, tapi untuk
seluruh wilayah," ujarnya.
Willett mengatakan bahwa Washington berharap
China akan menanggapi keputusan itu sebagai
sebuah "kesempatan untuk memulai kembali
pembicaraan serius dengan sejumlah negara
tetangganya."
Sebaliknya, China selama ini menuduh bahwa AS
meluncurkan militerisasi di kawasan itu, dengan
melakukan patroli bersama sejumlah negara
sekutunya. AS mengelak dengan menyatakan bahwa
mereka berlayar di perariran internasional. Pekan
lalu, sebuah kapal pengintai China membayangi kapal
induk Amerika Serikat, John C. Stennis, di perairan
Pasifik Barat, yang tengah meluncurkan latihan
militer dengan kapal perang Jepang dan India