INTERNASIONAL-Rapat di Atas Kapal Perang di Natuna, Jokowi 'Gertak' China

Rapat di Atas Kapal Perang di Natuna, Jokowi
'Gertak' China

Reporter: Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia
Presiden Jokowi meninjau KRI Imam Bonjol usai
menggelar rapat soal Natuna di kapal perang itu. KRI
Imam Bonjol pekan lalu melepaskan tembakan ke
kapal China. (ANTARA/Setpres-Krishadiyanto)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo mengirim sinyal kuat kepada
pemerintah Republik Rakyat China terkait insiden
Natuna yang melibatkan kapal nelayan China dengan
kapal perang RI Imam Bonjol-383.
Protes China atas tertembaknya kapal ikan Han Tan
Cou oleh TNI Angkatan Laut pekan lalu, dijawab
Jokowi dengan terbang langsung ke Natuna hari ini,
Kamis (23/6).
Di perairan yang disebut China sebagai zona
perikanan tradisional mereka, Jokowi akan
menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol yang
melepas tembakan ke Han Tan Cou.
“Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,
Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari
kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia),” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Isyarat berang pemerintah Indonesia kepada China
kian jelas terlihat dari deretan pejabat tinggi yang
dibawa Jokowi ke Natuna. Di antara mereka ialah
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti, Menteri ESDM Sudirman Said, Panglima
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal
Badrodin Haiti.

Saat ini rombongan Presiden telah bertolak dari
Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim
Perdanakusuma, Jakarta, menuju Kabupaten Natuna
di Provinsi Kepulauan Riau, barat laut Kalimantan.
Pukul 11.00, rapat di atas kapal perang Imam Bonjol
akan membahas percepatan pembangunan di
Natuna –gerbang Republik Indonesia yang
berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China
Selatan.

Panglima TNI menjamin kunjungan kerja Presiden ke
Natuna akan berlangsung lancar. “Pengamanan
sudah siap. Itu tanggung jawab TNI. Presiden ke
Natuna pasti aman. Itu wilayah kita sendiri kok.”
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut
gembira kedatangan Jokowi. “Agenda Presiden ke
Natuna sangat penting untuk mempercepat
pembangunan,” kata Kepala Biro Humas dan
Protokol Kepulauan Riau, Heri Mokhrizal, seperti
dilansir Antara.
Menurut Heri, ini kali pertama Jokowi berkunjung ke
Natuna. Selain menggelar rapat di atas KRI Imam
Bonjol, Presiden dan rombongan juga dijadwalkan
menyaksikan penenggelaman kapal asing yang
tertangkap mencuri ikan di perairan Natuna.
Presiden Jokowi saat memimpin rapat tentang
Natuna dengan para menteri dan pejabat negara di
KRI Imam Bonjol. (ANTARA/Setpres-Krishadiyanto)
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I Bidang
Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan
pemerintah mesti menempuh jalur diplomasi damai
untuk menyelesaikan persoalan dengan China di
Natuna.
“Kita (Indonesia) harus memiliki efek deterrence
(gentar), dan efek deterrence yang baik ialah
diplomasi sekaligus penguatan pasukan (di Natuna),”
kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
itu di Jakarta.

Meski Jokowi menunjukkan kemarahan Indonesia
kepada China atas insiden berulang di Natuna, pada
saat yang sama pemerintah juga menegaskan ingin
tetap menjaga hubungan baik dengan China.
“(Penembakan ke kapal China) yang kami lakukan itu
sesuai prosedur internasional. Kami tetap ingin
bersahabat dengan Tiongkok. Tidak ada keinginan
kami melakukan tindakan konfrontatif kepada
siapapun,” kata Menko Luhut.
Senada, Menlu Retno berkata, “Komunikasi Indonesia
jalan terus dengan Tiongkok. Hubungan kami dengan
Tiongkok juga baik. Ini adalah masalah penegakan
hukum, bukan politik.”
Soal penegakan hukum itu, ujar Luhut, artinya
Indonesia akan menindak tegas kapal asing dari
negara manapun yang melakukan aktivitas bisnis di
dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, termasuk
perairan Natuna.
“Kami tidak mau kedaulatan kami diganggu
siapapun,” kata Luhut.

Read more

INTERNASIONAL-Arbitrase LCS Akan Berakhir, Pelanggaran di Natuna Meningkat

Arbitrase LCS Akan Berakhir, Pelanggaran di
Natuna Meningkat

Reporter: Prima Gumilang & Gloria Safira Taylor,
CNN Indonesia

Perairan Natuna kerap menjadi lokasi insiden
perikanan antara Indonesia dan China. (REUTERS/Tim
Wimborne)

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima Komando
Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Muda TNI A
Taufiq R, mengatakan pelanggaran kedaulatan negara
oleh kapal ikan asing di laut Indonesia, termasuk
Natuna, meningkat tahun ini. Menurutnya, hal itu
terkait proses pengadilan arbitrase (penyelesaian
sengketa) soal Laut China Selatan yang segera
berakhir di Belanda.
“Dia (China) harus menunjukkan (keberadaannya) di
sini (Laut China Selatan). Itu untuk mengantisipasi
arbitrase,” kata Taufiq di Markas Koarmabar, Jakarta,
Selasa (21/6).
Dalam waktu dekat, Pengadilan Tetap Arbitrase
Belanda akan memutus soal sengketa di Laut China
Selatan yang diajukan Filipina pada 2013 demi
mendapat hak atas zona ekonomi eksklusif sejauh
200 mil laut atau sekitar 370 kilometer di Laut China
Selatan.
Namun China tak mengakui arbitrase itu dan akan
menolak hasilnya. Negeri Tirai Bambu juga
menuding tujuan Filipina sesungguhnya dalam
arbitrase bukan untuk menyelesaikan sengketa, tapi
menolak hak China di Laut China Selatan (LCS) dan
membenarkan haknya sendiri.
Klaim China atas LCS memang tumpang-tindih
dengan sejumlah negara lain di Asia.
“Kalau mengklaim, maka harus hadir di sana
(perairan yang diklaim). Cara hadirnya dia (China)
dengan kapal ikan,” kata Taufiq.
Maka menurut Taufiq, pencurian ikan hanya
dijadikan alasan oleh China untuk mengklaim wilayah
kedaulatan negara lain. China, ujarnya, hendak
membangun persepsi bahwa Laut China Selatan,
termasuk perairan Natuna, merupakan wilayah
tradisional perikanan mereka.
“Indonesia tidak punya masalah sengketa di Laut
China Selatan. Ini masalah persepsi (yang dibangun
China soal LCS),” ujar Taufiq.

Read more

INTERNASIONAL-AS Peringatkan China Jelang Keputusan Pengadilan Arbitrase

AS Peringatkan China Jelang Keputusan
Pengadilan Arbitrase
Reporter: Amanda Puspita Sari/Reuters, CNN
Indonesia
AS memperingatkan China agar tidak mengambil
tindakan provokatif menyusul pengumuman
keputusan pengadilan internasional soal klaim Laut
Chin Selatan. (Reuters/U.S. Navy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat
memperingatkan China agar tidak mengambil
tindakan provokatif tambahan menjelang keputusan
pengadilan internasional soal klaim Laut China
Selatan yang akan segera diumumkan. Keputusan itu
diperkirakan akan menolak sebagian besar klaim
teritorial Beijing di perairan yang diyakini kaya
minyak itu.
Filipina mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan
Arbitrase Tetap untuk melemahkan klaim China di
bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS.
China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut
China Selatan dengan sembilan garis putus-putus,
atau 'nine-dashed line', meluputi ratusan pulau,
terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang
tindih dengan sejumlah klaim negara lainnya,
termasuk dengan Indonesia di Natuna.
Menteri Luar Negeri China Hua Chunying pada Selasa
(21/6) menyatakan bahwa puluhan negara
mendukung klaimnya di Laut China Selatan, termasuk
sejumlah negara barat. Namun, dalam laporan
kantor berita Xinhua, Chunying hanya merinci
dukungan dari Zambia, Kamerun, Ethiopia dan
Malawi.
Wakil asisten menteri luar negeri AS untuk Asia
Timur Colin Willett pada Rabu (22/6) menanggapi
skeptis atas pernyataan Chunying tersebut dan
berjanji bahwa Washington akan menegakkan
komitmen pertahanan AS di kawasan itu.
Willet mengungkapkan bahwa Washington memiliki
"banyak pilihan" untuk menanggapi setiap langkah
yang dilakukan China di wilayah itu yang
menimbulkan risiko terhadap kepentingan AS.
Menjelang keputusan pengadilan yang diperkirakan
akan diumumkan beberapa pekan mendatang, Willet
menyatakan bahwa AS akan menggalang dukungan
sekutu dan mitranya di wilayah tersebut untuk
memastikan persatuan menentang klaim China.
"Kami, Amerika Serikat, memiliki kepentingan
nasional yang sangat jelas di kawasan," kata Willett
kepada Reuters.
"Kami memiliki kepentingan dalam menegakkan
komitmen pertahanan kami dan kemitraan keamanan
kami," ujarnya.
Para pejabat AS sebelumnya telah memperingatkan
China untuk tidak mendeklarasikan zona pertahanan
udara di Laut China Selatan, seperti yang
dilakukannya di Laut Cina Timur pada 2013 lalu. AS
juga mendesak China untuk tidak meningkatkan
pembangunan dan perluasan pulau buatan.
Selain tekanan diplomatik, para pejabat AS berjanji
untuk terus meluncurkan patroli kebebasan navigasi
oleh kapal perang AS dan pesawat AS serta
meningkatkan bantuan pertahanan ke negara-negara
Asia Tenggara.
Meski keputusan pengadilan belum diumumkan,
Willett mengatakan bahwa apapun keputusan yang
ditetapkan Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag
harus diberlakukan. "Tak sepatutnya China
melakukan tindakan provokatif setelah keputusan itu
ditetapkan," ujarnya.
AS, lanjut Willet, menilai keputusan pengadilan itu
haruslah mengikat. Namun, dia tidak merinci langkah
AS selanjutnya jika Beijing tidak mengindahkan
keputusan itu.
"Saya pikir ini merupakan titik perubahan penting,
bukan hanya untuk Amerika Serikat, tapi untuk
seluruh wilayah," ujarnya.
Willett mengatakan bahwa Washington berharap
China akan menanggapi keputusan itu sebagai
sebuah "kesempatan untuk memulai kembali
pembicaraan serius dengan sejumlah negara
tetangganya."
Sebaliknya, China selama ini menuduh bahwa AS
meluncurkan militerisasi di kawasan itu, dengan
melakukan patroli bersama sejumlah negara
sekutunya. AS mengelak dengan menyatakan bahwa
mereka berlayar di perariran internasional. Pekan
lalu, sebuah kapal pengintai China membayangi kapal
induk Amerika Serikat, John C. Stennis, di perairan
Pasifik Barat, yang tengah meluncurkan latihan
militer dengan kapal perang Jepang dan India

Read more

INTERNASIONAL-Demi Merdeka, Aktivis Tuntut Hong Kong Jadi Koloni Inggris

Demi Merdeka, Aktivis Tuntut Hong Kong Jadi
Koloni Inggris

Reporter: Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekelompok aktivis Hong
Kong mendirikan partai politik baru guna menuntut
kemerdekaan penuh negaranya dari China dengan
cara terlebih dahulu kembali menjadi koloni Inggris.
Dengan nama Perserikatan untuk Kembali Lanjutkan
Kedaulatan Inggris atas Hong Kong dan
Kemerdekaan, partai itu terbentuk Maret lalu dan
berencana untuk mengajukan calon dalam pemilu
Dewan Legislatif pada September mendatang.
Perserikatan ini merupakan partai kedua di Hong
Kong yang menuntut kemerdekaan penuh negaranya.
Berbeda dengan Partai Nasional, Perserikatan
memiliki cara sendiri untuk mendapatkan
kemerdekaan itu, tak langsung merebutnya dari
China.
Salah satu pemimpin utama partai baru itu, Billy Chiu
Hin-chung, mengatakan bahwa mereka ingin Hong
Kong menjadi koloni Inggris terlebih dahulu. Setelah
itu, mereka akan meminta Inggris untuk
memerdekakan Hong Kong.
Menurutnya, ini sangat logis karena mereka tak
mengakui Deklarasi Bersama antara China dan
Inggris.
Deklarasi bersama itu ditandatangani pada 1984 oleh
Partai Republik China dan Perdana Menteri Inggris
kala itu, Margaret Thatcher, dan Pemimpin Republik
Rakyat China, Zhao Ziyang.
Dalam deklarasi itu, pemerintah China meyatakan
bahwa mereka memutuskan untuk meneruskan
kedaulatan atas Hong Kong dan mulai
diimplementasikan pada 1997. Inggris juga
menyatakan akan menyerahkan Hong Kong di tanggal
yang sama.
"Kami tak mengakui Deklarasi Bersama Sino-Inggris.
Jadi, hasil paling logis adalah Hong Kong kembali ke
pemerintahan Inggris. Ini hanya transisi. Kami harus
menuntut kemerdekaan penuh," ujar Billy seperti
dikutip South China Morning Post, Selasa (21/6).
Meskipun sama-sama bertujuan untuk
memerdekakan diri dari Beijing, Billy menegaskan
bahwa mereka tak memiliki hubungan dengan Partai
Nasional. Menurutnya, format negara merdeka yang
diminta oleh Partai Nasional bukan merupakan
"kemerdekaan murni."
"Partai Nasional mengklaim mereka akan menerima
warga asing yang hijrah ke Hong Kong [sebagai
warga Hong Kong]," katanya.
Billy sendiri bukan wajah asing di dunia politik Hong
Kong. Ia pernah bergabung dengan Liga Demokrat
Sosial sebelum kemudian mendirikan kelompok
protes Hongkongers COme First pada 2013.
Ia menarik perhatian media dengan mengibarkan
bendera Hong Kong era kolonial dalam beberapa aksi
protesnya.

Read more

INTERNASIONAL-China Curi Ribuan Organ Tubuh Terpidana Mati

China Curi Ribuan Organ Tubuh Terpidana Mati

Reporter: Denny Armandhanu, CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- China dilaporkan masih
melakukan praktik lama yang mereka klaim telah
dihentikan, yaitu mencuri organ tubuh para
terpidana mati. Laporan terbaru menunjukkan, ada
ribuan terpidana mati yang diambil organ tubuhnya
di China.
Menurut laporan yang dibuat oleh mantan anggota
parlemen Kanada David Kilgour, pengacara HAM
David Matas dan Jurnalis Ethan Gutmann, dikutip
CNN, Kamis (23/6), China masih melakukan
pengumpulan organ tubuh tahanan secara sistematis
dan masif. Laporan ini dibuat berdasarkan
pengumpulan data dari berbagai rumah sakit di
China.
Menurut Partai Komunis China, setiap tahunnya ada
sekitar 10 ribu pencangkokan organ tubuh di negara
itu. Namun berdasarkan survei ke berbagai rumah
sakit yang menangani transplantasi organ, jumlah
pencangkokan jauh lebih besar.
Laporan memperkirakan ada sekitar 60 ribu hingga
100 ribu organ yang dicangkok di rumah sakit China.
Organ-organ tubuh ini disebut didapatkan dari para
terpidana mati, kebanyakan tahanan kasus politik
atau keagamaan yang terlarang, seperti Falun Gong,
Uighur, Tibet atau umat Kristen.
Falun Gong merupakan sekte terlarang di China dan
dianggap menyebarkan paham anti-Beijing sejak
tahun 1999. Menurut Amnesty International, puluhan
ribu penganut Falun Gong ditahan dan disiksa.
Laporan ini menunjukkan bahwa para tahanan Falun
Gong dipaksa menjalani tes darah dan uji medis
lainnya. Hasil tes medis mereka kemudian
dimasukkan ke database sumber pendonor organ.
Jumlah organ tubuh yang luar biasa besar dari para
terpidana mati ini menguntungkan rumah sakit dan
dokter, membuat industri ini berkembang pesat.
Menurut data resmi China, ada lebih dari 100 rumah
sakit di negara itu yang memiliki izin melakukan
pencangkokan organ. Namun laporan menunjukkan
ada 712 rumah sakit yang melakukan cangkok hati
dan ginjal.
Komisi Keluarga Berencana dan Kesehatan Nasional
China yang menangani donasi organ tubuh di China
belum mengeluarkan pernyataan terkait laporan ini.
Laporan ini akan disampaikan ke Komisi Hubungan
Luar Negeri Dewan Amerika Serikat pada Kamis.
"Praktik rezim [China] yang menjijikkan dan tidak
manusiawi dengan merampok kebebasan dari
seseorang, melemparkan mereka ke penjara dan
kamp kerja paksa, lalu mengeksekusi dan mencuri
organ tubuh mereka untuk pencangkokan harus
dihentikan seluruhnya," kata Anggota dewan AS,
Ileana Ros Lehtinen, dalam pernyataannya.
Untuk niat baik
Sebenarnya praktik pencurian organ tubuh tahanan
telah dilakukan oleh China selama puluhan tahun.
Baru pada 2005 China mengakui adanya praktik
tersebut dan berjanji memperbaikinya.
Lima tahun kemudian, Huang Jiefu, direktur Komisi
Donasi Organ China mengatakan dalam jurnal medis
The Lancet, lebih dari 90 persen transplantasi organ
masih berasal dari terpidana mati.
China adalah salah satu negara dengan angka
eksekusi mati tertinggi di dunia. Tahun 2014,
sedikitnya ada 2.400 orang dieksekusi mati di China,
berdasarkan data Death Penalty Worldwide.
Pada akhir 2014, China menyatakan akan beralih ke
sistem donasi organ sepenuhnya. Namun
kenyataannya, hanya sedikit sekali orang yang mau
menyumbangkan organ tubuh mereka.
Antara tahun 2012 hingga 2013, hanya ada 1.400
orang yang mendaftar untuk menyumbang organ
tubuh mereka, sementara ada lebih dari 300 ribu
orang yang butuh pencangkokan organ setiap
tahunnya di negara itu.

Read more

INTERNASIONAL-China Mengaku 40 Negara Dukung Klaimnya di Laut China Selatan

China Mengaku 40 Negara Dukung Klaimnya di
Laut China Selatan

Reporter: Amanda Puspita Sari/Reuters, CNN
Indonesia

China mengaku sudah lebih dari 40 negara yang
mengakui klaimnya yang hampir 90 persen di
perairan yang diduga kaya minyak itu. (Reuters/CSIS
Asia Maritime Transparency Initiative)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri
China menyatakan dukungan negara-negara di dunia
terhadap klaimnya di Laut China Selatan setiap hari
makin meningkat. China mengaku sudah lebih dari 40
negara yang mengakui klaimnya yang hampir 90
persen di perairan yang diduga kaya minyak itu.
Juru bicara Kemlu China Hua Chunying menyatakan
bahwa berbagai laporan publik menunjukkan
setidaknya 47 negara telah menawarkan dukungan
terhadap klaim China. Chunying menambahkan
bahwa jumlah negara yang mendukung bisa saja
lebih, karena sejumlah laporan dukungan tidak
dipublikasikan.

"Jumlah mereka yang mendukung China naik dari
hari ke hari, jadi saya tidak punya cara untuk
memberikan Anda jumlah yang tepat," katanya pada
konferensi pers harian China, Kamis (23/6), dikutip
dari Reuters.
Chunying menyebut hingga saat ini hanya delapan
dari 40 negara yang mempublikasikan dukungannya
terhadap China, termasuk Zimbabwe dan Sri Lanka.
Ia juga menilai bahwa jumlah dukungan sebenarnya
bukanlah hal yang paling penting.
"Selama Anda memiliki posisi yang obyektif dan tidak
memihak, selama Anda memahami poin utama dari
sejarah Laut China Selatan dan esensi dari apa yang
disebut 'kasus arbitrase', [maka] negara, organisasi
atau individu yang tidak bias akan tanpa ragu
mendukung posisi China," ujarnya.
Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington
mengungkapkan Niger dan Afghanistan termasuk
dari delapan negara yang sudah mempublikasikan
dukungannya kepada China.
Pernyataan ini dilontarkan Chunying untuk menepis
keraguan soal jumlah negara yang telah menawarkan
dukungan kepada Negeri Tirai Bambu itu dalam
menghadapi tuntutan hukum yang diajukan Filipina
ke Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag untuk
melemahkan klaim China di bawah Konvensi PBB
tentang Hukum Laut, UNCLOS. Keputusan pengadilan
diperkirakan akan diumumkan beberapa pekan
mendatang.
China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut
China Selatan yang memiliki nilai perdagangan
mencapai US$5 triliun per tahun, atau sepertiga dari
total perdagangan global. Klaim Chin ditandai dengan
sembilan garis putus-putus, atau nine-dashed line,
meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah
perairan yang tumpang tindih dengan Brunei,
Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
Nine-dashed line China juga meliputi perairan
Natuna yang selama ini merupakan teritori
Indonesia.
China menolak mengakui kasus dan otoritas
pengadilan arbitrase itu, dan menegaskan bahwa
seluruh perselisihan harus diselesaikan melalui
perundingan bilateral.
Pada Rabu (22/6), seorang pejabat senior AS
menyuarakan ketidakyakinan terhadap jumlah
negara yang mendukung klaim China di LCS dan
menduga bisa saja terdapat sejumlah kesempakatan
tertentu antar China dan negara yang
mendukungnya.
Para pakar dan pejabat memperkirakan keputusan
pengadilan arbitrase akan menolak sebagian besar
klaim Beijing di Laut China Selatan.

Read more

PERTANIAN-Waduk Paya Seunara Segera Digenangi

Waduk Paya Seunara Segera Digenangi

Dana Aditiasari - detikFinance

Jakarta - Satu lagi waduk di Indonesia menunggu
proses penggenangan. Waduk tersebut adalah
Waduk Paya Seunara di Sabang, Aceh. Penggenangan
waduk ini merupakan bagian dari program
penggenangan 6 waduk yang sedianya dilakukan
pada tahun 2015.
Sebelumnya, sudah ada waduk yang mengalami
penggenangan yaitu, Waduk Jatigede di Sumedang,
Waduk Titab-Ularan di Kabupaten Buleleng, Waduk
Rajui di Kabupaten Pidie, Waduk Nipah di Sampang
dan Waduk Bajulmati di Banyuwangi.
"Segera menyusul Waduk Paya Seunara di Sabang,"
ujar Kepala Pusat Bendungan, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Imam Santoso kepada detikFinance, Selasa
(14/6/2016).
Waduk ini punya arti penting bagi masyarakat
Sabang, dan juga masyarakat Pulau Weh pada
umumnya. Kebutuhan air baku di kawasan ini sangat
penting lantaran sumber air utama Pulau Weh yakni
Danau Anak Laut semakin hari semakin turun
ketersediaan airnya karena ada kebocoran saat
gempa.
"Sehingga ini akan menjadi sumber air baku baru.
Waduk ini akan menampung air dari Sungai Paya
Seunara sampai 10 juta meter kubik. Air baku yang
disediakan bisa mencapai 125 liter/detik," pungkas
dia.
Tubuh bendungan pada waduk ini dibangun oleh PT
Inaco Harapan-PT Inaco Putra Perkasa dengan nilai
kontrak konstruksi mencapai Rp 37,9 miliar.
Waduk yang berada di aliran Sungai Paya Senara ini
memiliki luas area genangan mencapai 111,14 ha.
Penggenangan Waduk Paya Seunara Tunggu
Lebaran
Waduk Paya Seunara bakal digenangi dalam waktu
dekat. Namun Prosesnya masih terkendala oleh
proses pembebasan lahan yang belum tuntas.
"Ada dua lahan yang belum bebas. Yang pertama itu
3 ha milik warga, dan 1 ha milik TNI Angkatan Laut.
Jadi penggenangannya tunggu proses pembebasan
lahan tersebut," tambahnya.
Imam menjelaskan, masyarakat sendiri sebenarnya
sudah secara sukarela meninggalkan area waduk dan
bersedia menerima ganti rugi yang diberikan.
Buktinya, dari 32 kepala keluarga yang sebelumnya
tercatat belum bersedia pindah, saat ini hanya tinggal
tersisa 10 kepala keluarga saja.
"Yang 10 ini juga sebenarnya sudah setuju. Hanya
saja, mereka minta dibolehkan tinggal sampai
Lebaran. Karena belum dapat rumah baru dan sulit
pindahan saat kondisi puasa seperti saat ini," jelas
Imam.
Sementara untuk tanah milik TNI Angkatan Laut
hanya tinggal menunggu proses administrasi saja.
"Karena itu tanah negara jadi tidak perlu ganti rugi.
TNI Angkatan Laut cuma minta perubahan status
penguasaan lahannya saja. Yang tadinya Punya TNI
AL jadi punya Kementerian PUPR. Agustus
keliatannya sudah beres. Jadi paling lambat Agustus
bisa mulai masuk proses penggenangan," pungkas
dia.
(dna/feb)

Read more

EKONOMI-Pegadaian Gelar Lelang Perhiasan Emas Berharga Miring

Pegadaian Gelar Lelang Perhiasan Emas
Berharga Miring

feb - detikFinance

Jakarta - Setiap hari Jumat, PT Pegadaian (Persero)
secara rutin menggelar bazar perhiasan emas
murah. Kegiatan tersebut dilakukan di pelataran
parkir Kantor Pusat Pegadaian, di Jalan Kramat Raya
162, Jakarta Pusat.
Istiyodi, Asisten Manajer Pegadaian Kanwil 8 Jakarta,
mengungkapkan selain lebih murah, emas yang
dijual di bazar ini terjamin kualitas, kadar, dan
keasliannya. Emas yang dijual berasal dari cabang-
cabang Pegadaian di Jabodetabek.
"Buka terus setiap hari Jumat, setiap minggunya ada
7-8 cabang yang ikut. Tapi cabang yang menjual
ganti-ganti, perhiasan yang dijual juga tergantung
cabang. Ada pula emas batangan kalau ada," jelasnya
kepada detikFinance ditemui di lokasi bazar, Kantor
Pusat Pegadaian, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).
Dia mengungkapkan, harga miring pada emas yang
dijual di bazar, lantaran Pegadaian menaksir harga
emas berdasarkan kadar dan beratnya. Sebaliknya,
toko emas menerapkan pembebanan biaya
pembuatan motif, bentuk, jumlah mata, dan ongkos
lainnya sehingga menjual harga lebih mahal.
Suasana lelang emas murah di Pegadaian (Idris/
Detik)
"Kenapa lebih murah? karena kita hanya menjual
berdasarkan berat dan kadar emasnya saja. Kalau
toko lain ada perhitungan biaya pembuatan. Sudah
begitu kalau butuh uang bisa digadai langsung ke
Pegadaian, harganya juga tidak berubah," kata
Istiyodi.
Emas-emas yang dijual Pegadaian di bazar, lanjutnya,
seluruhnya berasal dari emas yang digadaikan
masyarakat dan kemudian tak mampu menebusnya
kembali.
"Emas semuanya dari cabang-cabang, dari orang
yang gadai emas tapi tak diteruskan, atau nggak
ditebus lagi. Di sini buka dari jam 8.00 WIB, kita
batasi sampai jam 15.00 WIB, tapi biasanya sebelum
jam 14.00 WIB, emasnya sudah habis semua," ucap
Istiyodi.
Diungkapkannya, sebenarnya emas-emas yang
ditawarkan di bazar juga dijual pada masing-masing
cabang dengan harga yang sama. Namun di bazar,
emas yang ditawarkan jauh lebih banyak sehingga
masyarakat bisa memilih sesuai selera.
"Barangnya banyak, orang kan banyak cari model
perhiasannya, bukan cuma harga. Di sini juga
disediakan cuci perhiasan gratis. Mau beli atau mau
tidak, bisa cuci gratis," ujar Istiyodi.
Sejumlah perhiasan yang dijual di bazar Pegadaian
antara lain cincin, anting, koin emas, giwang, kalung,
sampai logam mulia batangan.
(Muhammad Idris/feb)

Read more

PEMERINTAH-Jokowi Ingin Pelabuhan, Bandara, Hingga Listrik Dibangun di Natuna

Jokowi Ingin Pelabuhan, Bandara, Hingga
Listrik Dibangun di Natuna

Eduardo Simorangkir - detikFinance

Jakarta - Kamis lalu (23/06) Presiden Joko Widodo
(Jokowi) bersama sejumlah menteri menggelar rapat
terbatas di atas KRI Imam Bonjol 383 di tengah
perairan Natuna, Kepulauan Riau. Salah satu menteri
yang hadir adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas,
Sofyan Djalil.
"Pak Presiden datang ke sana untuk melihat
pembangunan wilayah perbatasan. Karena salah satu
program pemerintah adalah percepatan
pembangunan wilayah perbatasan. Natuna
termasuk," ujar Sofyan, usai rapat tertutup bersama
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di Kantor Bappenas,
Jakarta, Jumat (24/06/16).
Selain itu, Sofyan mengatakan, Jokowi menanyakan
bagaimana perkembangan sistem pertahanan,
kawasan laut, dan pengembangan kawasan soal
pengembangan energi.
"Misalnya, proyek natuna D Alfa. Dan banyak blok-
blok lain yang sudah ditender," katanya.
Jokowi ingin adanya pengembangan di Natuna
sebagai wilayah perbatasan. Sehingga nantinya akan
dibangun sejumlah prasarana dan sarana
infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, hingga listrik.
"Juga infrastrukturnya, listriknya, jalannya,
pelabuhan ikan, bandara diperpanjang. Itu semua
bagian dari pengembangan wilayah perbatasan.
Kemudian menambah lalu lintas transportasi, feri.
Karena jauh sekali natuna loh. Dari Pontianak kalau
naik kapal sekitar 12 jam. Kalau ke Riau sekitar 2 hari.
Jadi jauh sekali," lanjutnya.
Namun ia mengatakan, kebutuhan dana yang akan
dianggarkan untuk pembangunan kawasan Natuna
ini masih akan dirapatkan lebih lanjut.
"Nanti rapat lagi," pungkasnya.
(wdl/wdl)

Read more

EKONOMI-RI Punya Wilayah 'Surga Pajak' Seperti Malaysia, Menkeu: Sedang Kita Pikirkan

RI Punya Wilayah 'Surga Pajak' Seperti
Malaysia, Menkeu: Sedang Kita Pikirkan

Maikel Jefriando - detikFinance

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
menginginkan agar Indonesia memiliki wilayah surga
pajak atau tax haven. Ini bertujuan untuk menarik
Special Purpose Vehicle (SPV) untuk bermarkas di
Indonesia.
Terutama bagi perusahaan Indonesia yang ingin
berbisnis di luar negeri. Sehingga tidak perlu mencari
wilayah seperti Caymand Island, Panama ataupun
yang lainnya.
"Ini yang sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di
Indonesia. Kalau saya lihat tax amnesty dan tetap
berbisnis di luar negeri ya nggak apa-apa. Tapi
basisnya di Indonesia dong. Jangan basisnya di luar
negeri," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (21/6/2016).
Bambang menjelaskan, saat ini banyak perusahaan
Indonesia yang memiliki bisnis di luar negeri, Seperti
Amerika Serikat (AS), Asia dan Eropa. SPV dari
perusahaan tersebut tercatat di beberapa wilayah
surga pajak.
"Selama ini kalau dia berbisnis di luar negeri yang
dijadikan basis itu bukan di Indonesia tetapi tax
haven di luar," terangnya.
Bambang mencontohkan Pulau Labuan, Malaysia.
Wilayah tersebut beroperasi layaknya tax haven,
sehingga banyak perusahaan Malaysia yang
mendirikan SPV di sana untuk berbisnis di luar
negeri.
"Karena Labuan kan bagian dari Malaysia tetapi
karena dia merupakan basis aktivitas di luar negeri
maka perlakuan pajaknya beda, perlakuan pajaknya
tidak sama dengan Malaysia," pungkasnya.
(mkl/hns)

Read more

PEMERINTAH-Laporan Keuangan Dapat Disclaimer dari BPK, Komnas HAM: Ada Kesalahan Administrasi

Laporan Keuangan Dapat Disclaimer dari BPK,
Komnas HAM: Ada Kesalahan Administrasi

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews


Jakarta - Komnas HAM salah satu lembaga yang
mendapat disclaimer dalam laporan keuangan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Disclaimer ini diakui
Komnas HAM karena adanya ketidaktertiban
administrasi. Belum diketahui berapa kerugian
negara karena disclaimer itu. BPK belum
mengungkapkannya secara rinci.
"Ada kesalahan administrasi, ada hal-hal juga
pengambilan interen kepatuhan aturan kemudian
masalah manajemen yang belum diterapkan secara
tertib," jelas Wakil Ketua Komnas HAM Ansori
Sinungan di kantornya, Jumat (17/6/2016).
Menurut dia, di Komnas HAM dahulu tidak ada
sistem pengawasan internal, dan baru-baru ini saja
dibentuk. Berbeda dengan lembaga lain yang ada
pengawasan internal.
"Kedua soal sistem, di sini ada sistem baru belum
tersosialiasi dengan teman-teman yang ada di
manajemen keuangan. Sehingga mereka masih
menerapkan sistem yang lama kemudian Komnas
HAM dari periode ke periode itu tentunya dari yang
lalu tertinggal diteruskan berikut terus berikut
termasuk kasus-kasus dari periode sebelum
diselesaikan diperiode berikutnya termasuk
manajemen," urai dia.
"Namun demikian Komnas HAM melakukan
reformasi birokrasi dengan sistem yang baru tata
cara yang baru mengikuti arahan-arahan peraturan
yang ada jadi kita gunakan pendampingan BPK
sehingga buat laporan mengikuti aturan benar. Kita
sudah bentuk tim dan komunikasi BPK komunikasi
terus mreka siap bantu pembenahan keuangan,
sehingga kita tidak ada lagi kesalahan dari
manajemen keuangan," tambah dia.
Menurut dia juga, Komnas HAM tengah melakukan
perbaikan dan restrukturisasi.
"Bahwa kita melakukan sudah melakukan
restruksisasi sistem pengawasan internal itu upaya
dilakukan kita sudah melakukan pembenaran
administrasi sesuai temuan BPK. Kalau itu ditemukan
pelanggaran kita secara internal akan berikan
sanksi," tegas dia. (ed/dra)

Read more

HUKUM-Jaksa Agung akan Pelajari Tragedi Simpang Kraft Aceh Bersama Komnas HAM

Jaksa Agung akan Pelajari Tragedi Simpang Kraft
Aceh Bersama Komnas HAM

Ahmad Ziaul Fitrahudin - detikNews

Jakarta - Komnas HAM menyimpulkan tragedi
berdarah yang terjadi di simpang PT Kertas Kraft
Aceh (KKA) tahun 1999 merupakan pelanggaran HAM
dan meminta Kejagung menyelidiki lebih lanjut. Jaksa
Agung M Prasetyo akan mempelajari kasus tersebut
bersama Komnas HAM.
"Sekarang lagi dipelajari, kita akan duduk bersama
Komnas HAM sebagai instansi penyelidiknya, apakah
hasil penyelidikan mereka sudah masuk persyaratan
untuk ditingkatkan atau tidak," kata Prasetyo
menjawab pertanyaan wartawan di Gedung
Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta
Selatan, Jumat (24/6/2016).
Kejaksaan Agung nantinya akan bertindak sebagai
instansi penyelidik terkait kasus tersebut.
Sebelumnya, pemerintah juga sudah berkomitmen
untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM
berat.
Kasus simpang KKA terjadi di Dewantara, Aceh Utara,
pada 3 Mei 1999. Ketika itu ada unjuk rasa oleh
warga terkait penganiayaan yang sebelumnya
dilakukan oleh TNI pada 30 April 1999.
Adapun kesimpulan Tim Ad Hoc Komnas HAM
menyebutkan dalam peristiwa itu telah terjadi
kejahatan kemanusiaan yaitu:
a. Pembunuhan
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan
sebagai akibat dari tindakan aparat TNI yang terjadi
di Simpang KKA sekurang-kurangnya sebanyak 23
(dua puluh tiga) orang sebagai akibat penembakan.
b. Penganiayaan (Persekusi)
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan
(persekusi) sebagai akibat tindakan yang dilakukan
oleh aparat negara yang terjadi di Simpang KKA
tercatat sekurang-kurangnya sebanyak 30 (tiga puluh)
orang.
Komnas HAM merinci individu/komandan militer
yang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya
yaitu:
A.1 Komandan pembuat kebijakan
a. TNI pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999
b. Pangdam I/Bukit Barisan pada saat Peristiwa
Simpang KKA 1999.
A.2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol
secara efektif (duty of control) terhadap anak
buahnya
a. Danrem 011 / Lilawangsa pada saat Peristiwa
Simpang KKA 1999.
b. Dandim 0103/Aceh Utara pada Peristiwa Simpang
KKA 1999.
c. Komandan Batalyon Infantri 113/JS pada saat
Peristiwa Simpang KKA 1999
d. Komandan Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo
Rungkom pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.
e. Danramil Dewantara Kodim 0103/Aceh Utara
B. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat
Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku
Lapangan
a. Anggota Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo
Rungkom
b. Anggota Yonif 113/JS pada saat kejadian. (bag/nrl)

Read more

TNI-Jenderal Bintang Tiga TNI Pimpin Crisis Center Penyanderaan 7 WNI di Filipina

Wisnu Prasetyo, - detikNews

Jakarta - Tujuh WNI anak buah kapal Charles 001
yang mengangkut batubara disandera kelompok
bersenjata di perairan Laut Sulu. Mereka dibawa dua
kelompok berbeda. Penyanderaan ini terjadi pada 20
Juni lalu.
Pemerintah segera bereaksi. Langkah cepat dilakukan
dengan membentuk crisis center.
"Tugas dari crisis centre yang dipimpin oleh Letjen
Eko Sesmenko yang pertama mengidetifikasi masalah
ini secara tajam yang kedua siapa yang melakukan
penyanderaan ini, yang ketiga apa kaitan
penyanderaan ini dengan yang lalu. Yang keempat
dimana posisi penyanderaan ini . Yang kelima
mereka mencari informasi untuk menghasilkan opsi
opsi apa yang akan kami lakukan," kata Menko
Polhukam Luhut Pandjaitan di kantornya, Kemenko
Polhukam, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Menurut Luhut, pihaknya baru mendengar laporan
lengkap pada pagi tadi. Lalu diambil langkah-langkah
penyelamatan.
Luhut juga memberi penjelasan mengenai informasi
yang sempat disampaikan sejumlah pejabat bahwa
informasi penyanderaan bohong.
"Kita belum tahu justru itu kita ingin verifikasi karna
sebelumya Menhub sudah berbicara sama Dubes
Filiphina bahwa pengamanan dari batas perairan
Indonesia ke perbatasan Filiphina dan dari Filipina ke
perbatasan perairan Indonesia , Filipina mengawal,"
jelas dia.
Soal penyanderaan ini, pihaknya belum melaporkan
ke Jokowi. "Belum perlu, baru pada level kami," tutup
dia. (dra/dra)

Read more

EKONOMI-Gaji Rp 4,5 Juta/Bulan Bebas Pajak, Ini Aturannya

Maikel Jefriando - detikFinance

Jakarta - Pemerintah lewat Menteri Keuangan,
Bambang Brodjonegoro, telah menandatangani
aturan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
baru.
Jumlah PTKP atau gaji bebas pajak dinaikkan, dari
sebelumnya Rp 36 juta/tahun atau Rp 3 juta/bulan,
menjadi Rp 54 juta/tahun atau Rp 4,5 juta/bulan.
Aturan ini berlaku surut sejak Januari 2016.
Menurut Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan,
N.E Fatimah, kenaikan PTKP 50% ini akan berdampak
baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada
perekonomian secara luas.
Dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti
akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP),
yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya
penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi
dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum
dilakukan penyesuaian.
Namun demikian, penurunan ini akan terkompensasi
oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), dan PPh Badan. Hal ini
disebabkan adanya penambahan tax base dari ketiga
jenis pajak tersebut.
"Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata rumah
tangga Indonesia adalah kawin dengan 2 anak. Oleh
karena itu, rata-rata PTKP untuk satu keluarga
sebesar Rp 67,5 juta setahun. Penyesuaian besaran
PTKP mulai diberlakukan sejak Januari 2016," jelas
Fatimah dalam keterangannya, Jumat (24/6/2016).
Meski kenaikan PTKP mempunyai potensi penurunan
pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi
ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan
memberikan dampak positif, terutama dalam
meningkatkan daya beli masyarakat.
Penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya
pendapatan siap belanja ( disposable income) yang
selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat
baik melalui konsumsi rumah tangga maupun
investasi.
Di samping itu, dari sektor riil, diharapkan dengan
kebijakan ini akan memberikan tambahan serapan
tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran
dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan
PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus
tambahan bagi perekonomian nasional di paruh
kedua 2016 dan tahun berikutnya.
Kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh
kondisi perekonomian yang menunjukkan
kecenderungan perlambatan sejak 2013. Hingga pada
triwulan I-2016 perekonomian hanya tumbuh sebesar
4,9%. Kinerja ekonomi negara mitra dagang utama
yang melambat, seperti Amerika Serikat dan
Tiongkok, menjadi salah satu faktor perlambatan
pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 pertumbuhan
ekonomi disepakati 5,2%. Untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang
salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang
stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi
salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat.
Sebagai bagian pendapatan masyarakat yang
digunakan untuk konsumsi pokok, PTKP, berkaitan
erat dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan basis
perhitunganya berdasarkan kebutuhan hidup layak
(KHL). UMP/UMK dapat dijadikan sebagai salah satu
indikator dalam pengambilan kebijakan ini.
Besaran UMP 2016 berkisar antara Rp 17,1 juta per
tahun di NTT hingga Rp 37,2 juta per tahun di DKI
Jakarta. Sementara itu, di beberapa provinsi tidak
menetapkan UMP melainkan menetapkan UMK untuk
masing-masing kota/kabupaten.
Penyesuaian UMP dan UMK telah terjadi dalam
beberapa tahun terakhir di hampir semua daerah.
Kenaikan rata-rata UMP 2016 sebesar 11,95%
dibandingkan UMP 2015.
Kabupaten Karawang memiliki UMK terbesar saat ini
(2016), yaitu berkisar Rp 39,6 juta per tahun, telah
melebihi besaran PTKP untuk Wajib Pajak Orang
Pribadi yang saat ini berlaku.
Berikut detil aturannya:
PTKP Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi naik dari Rp
36 juta/tahun menjadi Rp 54 juta/tahun
Untuk tambahan WP Kawin naik dari Rp 3 juta/
tahun menjadi Rp 4,5 juta/tahun
Tambahan untuk istri yang penghasilannya
digabung dengan suami, naik dari Rp 36 juta/tahun
menjadi Rp 54 juta/tahun
Tambahan untuk setiap tanggungan naik dari Rp 3
juta/tahun menjadi Rp 4,5 juta/tahun
(wdl/hns)

Read more

INFO KESEHATAN-Rumus Ini Bisa Digunakan untuk Memprediksi Tinggi Badan Anak

Rumus Ini Bisa Digunakan untuk Memprediksi Tinggi Badan Anak

Radian Nyi Sukmasari - detikHealth

Foto: thinkstock

Jakarta - Salah satu hal yang bisa terlintas di pikiran para orang tua terkait kondisi fisik anak adalah bagaimana tinggi badan si anak nantinya. Apakah akan sama tinggi seperti ayah ibunya, lebih tinggi, atau justru lebih pendek?

Nah, bagi para orang tua atau bahkan calon orang tua, perkiraan bagaimana tinggi badan anak nantinya bisa diprediksi melalui penghitungan tinggi badan ayah dan ibu. Rumus ini dikenal dengan rumus 'Tinggi Potensi Genetik'.

"Kalau anak laki-laki, tinggi badan bapak ditambah tinggi badan ibu, terus ditambah 13 cm kemudian dibagi 2. Lalu, plus minus 8,5 cm, artinya ditambah 8,5 cm atau dikurangi 8,5 cm, nanti kan ada range-nya tuh," kata Dokter Spesialis Anak, Pediatri Sosial dr Bernie Endyarnie Medise SpA(K), MPH.

"Kalau perempuan, bukan ditambah 13 cm, tapi justru dikurangi 13 cm. Kemudian sama, dibagi 2, lalu plus minus 8,5 cm untuk mendapatkan range-nya," lanjut dr Bernie kepada detikHealth usai Media Gathering 'Drink Move Be Strong' di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).


Jika tinggi badan anak kurang dari range angka yang dihasilkan, dr Bernie menyarankan untuk mengonsultasikan kondisi anak pada dokter. Sebab, dikhawatirkan ada sesuatu yang kurang tepat pada tumbuh kembang anak. Sementara, jika ternyata tinggi badan anak di atas range yang ada, menurut dr Bernie itu tidak masalah.

Ia mengingatkan, agar anak bisa tumbuh dengan optimal, pastinya nutrisi, stimulasi, serta kasih sayang penting diberikan pada anak. Umumnya, sampai usia sekolah anak akan mengalami pertambahan tinggi badan sebesar 6 cm tiap tahunnya. Baru saat masuk masa pra-remaja sekitar usia 10-12 tahun, anak mengalami pacu tumbuh.

"Tulang belakangnya lebih tegak, perut lebih datar, tubuh lebih kurus dan kaki tampak panjang karena saat itu terjadi juga pertumbuhan tulang panjang. Cartilage-nya diganti dengan epifisis. Nah, pada usia 21 tahun, epifisis ini akan menutup hingga pertambahan tinggi pun berhenti," terang dr Bernie.



(rdn/vit)

Read more

DPR-Ketua Komisi III DPR: Surprise Juga LSM-LSM Dukung Komjen Tito, ini Pertanda Baik

Rina Atriana - detikNews

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan KPK, PPATK, dan Kompolnas terkait rekam jejak calon Kapolri Komjen Tito Karnavian, selesai digelar. Usai rapat, pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi III Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, sejauh ini tak ada yang meragukan kemampuan Komjen Tito.

"Kalau kita cermati dari awal kita membuka rapat ini. Tidak ada perkataan sumir atau yang meragukan kemampuan saudara calon kita itu," kata Bamsoet di ruang rapat Komisi III, Kompleks DPR, Senayan, Selasa (21/6/2016).

Bamsoet dengan nada setengah becanda mempertanyakan suara LSM LSM yang biasanya sumir terhadap kepolisian. Akhir pekan lalu, Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan agar proses fit and proper test segera dilakukan.

"Mungkin baru kali ini, kita mendapat surprise juga. LSM LSM yang biasanya sumir kepada kepolisian, kali ini suaranya gak terdengar," ujar Bamsoet.

"Bahkan sebagian mereka mendesak-desak agar Komisi III atau DPR segera melakukan fit and proper test dan jangan diundur-undur lagi," imbuhnya.

Menurut Bambang, ini pertanda baik untuk Kepolisian ke depan. Ia pun berharap Komjen Tito dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin saat fit and proper test Kamis (23/6) mendatang.

"Ini pertanda baik bagi polisi ke depan. Calon nanti harus memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Saya yakin presiden memiliki pertimbangan panjang bahwa untuk memilih Kapolri itu butuh waktu yang cukup panjang," jelas Bamsoet.

"Maka dipilih lah yang muda. Saya menghitung, Tito ini sampai Piala Dunia 2022 di Rusia masih Kapolri, kalau nanti Jokowi jadi lagi 2019," selorohnya

(rna/dra)

Read more

POLRI-Band Polisi Cianjur Ciptakan Lagu Rock untuk Komjen Tito, Judulnya 'Pemimpin Kami'

Syahdan Alamsyah - detikNews

Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom

Sukabumi - Suara dukungan dan penghormatan untuk Komjen Tito Karnavian muncul dari grup band polisi asal Cianjur. Band yang dinamai Kamilima itu mengeluarkan album berjudul 'Pemimpin Kami' yang khusus dipersembahkan untuk mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Band beranggotakan anggota Polisi Lalu lintas gabungan dengan Intel Polres Cianjur itu terdiri dari Brigadir Risnandar (Basis), Bripka Arsiwana (gitar dan keyboard), Brigadur A Badar (gitar), Bripka M Dalmi (drum) dan Brigadir Fahri (vokalis).

Lagu berjudul 'Pemimpin Kami' beraliran rock memiliki nada-nada keras memacu semangat, dengan lirik-lirik yang mudah dihafal. Penciptanya adalah seluruh personel Kamilima.

"Liriknya kami buat sesimpel mungkin supaya yang dengar juga bisa ngikutin, kalau isi liriknya mengalir begitu aja. Sambil mencari tau gimana sih karakter Pak Komjen, dan banyak lah kita nyari sampai googling malem. Paginya kita kumpul terus nyatuin satu per satu ide yang ada di kepala," kata Brigadir Risnandar, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (21/6/2016).

Sebagian isi lagu juga didapat dari 'sumbangan' pemikiran sejumlah senior mereka di Polres Cianjur. Mulai dari Kabag Ops, para Kasat hingga Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu.

"Jadi isi lirik juga hasil nyumbang senior-senior kami di Polres Cianjur supaya bisa mudah diingat. Untuk perjalanan band kami dapat dukungan penuh dari Pak Kapolres, beliau hanya berpesan jangan sampai mengganggu tugas dan kerja kami. Untuk latihan kita sesuaikan dengan jadwal lepas piket masing-masing personel," sambungnya.

Menurut Risnandar, Kapolres Guntur memang menyukai aliran musik rock, bahkan terakhir Band Kamilima telah dibuatkan video klip sendiri untuk lagu 'Pemimpin Kami'.

"Kalau pengalaman manggung sudah sering, bahkan pernah satu panggung dengan Band Changcuters. Misi kami bentuk band polisi adalah bermusik sambil mensosialisasikan sejumlah aturan hukum, mulai dari tertib berlalulintas sampai waspada bahaya narkoba," lanjutnya.

Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom

Brigadir Fahri, personel kamilima yang lain menyebut tak ragu apabila ada peluang untuk menjajaki dunia entertainment melalui bandnya. Meski ketika suatu saat dikenal secara luas di masyarakat dirinya tak akan melepaskan kesatuan tempatnya berada.

"Sudah ciri khas kami berseragam Polri ketika manggung dimanapun itu, jika nanti ada jodohnya kita menjajaki dunia profesional di jalur musik kami tak akan melepas seragam dan kesatuan kami," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP Asep Guntur Rahayu mengaku jika Band Kamilima sebenarnya sudah dikenal masyarakat Cianjur. Meski baru dibentuk pada 2015 band berlambang tangan dan lima jari itu kerap diundang di sejumlah acara sekolah.

"Terutama di kawasan Cipanas banyak yang sudah akrab dengan lagu-lagu 'Kamilima'. Kita sudah buatkan video klipnya, mereka shooting singkat hanya sehari untuk lagu berjudul 'Pemimpin Kami'. Sekarang hasilnya masih proses," kata Guntur.

Menurut Guntur jajaran Polres Cianjur mendukung pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri yang baru. Guntur juga mendoakan komandannya tersebut selalu berada dalam kondisi terbaik, untuk memberikan layanan prima bagi rakyat Indonesia.

Di bawah ini adalah lirik lagu tersebut:

Pemimpin Kami

Sejuta tangan menyambut hadirmu
Sungguh kau sosok tinggi yang bertahta
Namun kerap kau sama menunduk
Berdiri sama tinggi namun kau duduk rendah

Antara kau, kami, dan mereka
Tak ada batas meski kau berbalut sanjung
Namun semua mata memandang
Hanya padamulah sosok pemimpin abdi negara

Reff
Kau telah bangun seribu harapan
Kau tuntun senyummu pada mereka
Beribu doa kami untukmu
Terimalah berjuta bangga kami
Sang pemimpin sejati

Engkau telah mengukir jalan abadi
Di tengah kami yang kagum sosokmu
Sanjungan kami yang bersamamu
Terima kasih kau sosok tiada berganti
Untuk selamanya

Read more

DPR-Komjen Tito Dinyatakan Clear, Komisi III DPR Tak Ajukan Banyak Pertanyaan

Wisnu Prasetyo - detikNews

Foto: Wisnu Prasetiyo

Jakarta - Komisi III DPR mengundang KPK, PPATK dan Kompolnas untuk menelusuri rekam jejak Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Ketiga lembaga itu sepakat menyatakan tidak ada persoalan yang aneh menyangkut pribadi calon Kapolri Komjen Tito Karnavian. Anggota Komisi III pun tak mengajukan banyak pertanyaan.

Pertanyaan hanya terlontar dari 2 fraksi yaitu Gerindra dan Nasdem. Kedua fraksi itu hanya meminta tanggapan dari Kompolnas soal mengapa Komjen Tito dipilih di saat masih ada nama calon lain yang secara usia lebih senior.

"Sebetulnya kenapa ada nama Pak Tito ini? Apakah tidak ada perwira lain? Kalau ini dalam konteks kelembagaan apa yang diharapkan dari seorang Tito Karnavian," ujar anggota Komisi III dari Nasdem, Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2016). KPK, PPATK, dan Kompolnas hari ini diundang untuk memberikan informasi menyusul dimulainya proses uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Kapolri Komjen Tito Karnavian.

Senada dengan Taufiqulhadi, Wenny Warouw dari Gerindra juga berharap keputusan penunjukkan Tito yang melompati 4 generasi ini tidak menjadi masalah di internal Polri dalam perjalannya.

"Mudah-mudahan tidak terjadi yang saya khawatirkan kesenjangan antara senior dan junior karena melampaui 4 angkatan. Mungkin Pak Luhut bisa datang ke Mabes Polri untuk tatap muka dengan jenderal-jenderal supaya isunya bisa teredam," ucap Warouw.

Selain keduanya, beberapa fraksi seperti PKS, PAN, PDIP, PKB, Demokrat dan Golkar menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap sosok Tito.

"Bapak Ketua Kompolnas, kami sebagai penyeimbang yang di tengah tegas mengatakan yang baik bagi Bapak Presiden kami dukung full. Kita tahu rekam jejak Pak Tito benar apa yang disampaikan KPK dan PPATK, dia orangnya bersih," ucap politisi asal partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap Komjen Tito dengan singkat. "Kami tidak punya catatan negatif soal Pak Tito," ucap kader PKS Tifatul Sembiring.

Sementara itu, fraksi Hanura dan PPP malah tidak berkomentar karena sudah merasa tidak ada perlu ada pertanyaan lagi. (erd/erd)

Read more

POLRI-Kompolnas Bandingkan Pilihan Jokowi Atas Komjen Tito dan Bung Karno Atas AKBP Sucipto

Wisnu Prasetyo, - detikNews

Foto: Lamhot Aritonang/ Rekam jejak kapolri di Komisi III DPR

Jakarta - Jejak Komjen Tito Karnavian yang melompati beberapa generasi untuk menjadi seorang calon Kapolri ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Sudah ada beberapa catatan sejarah yang menyatakan peristiwa serupa, termasuk yang terjadi saat pemerintahan Soekarno.

"Di Polri itu ada sejarah besar, tahun 60 itu pergantian kepala kepolisian negara dari Kombes Said Sukamto ke Pak Sucipto Danu," papar Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto dalam Rapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Sebagai informasi, Bekto menjelaskan ketika itu Presiden Soekarno mengambil keputusan berani soal penunjukkan Sucipto Danu. Maklum saja, Bekto bercerita, saat itu Sucipto Danu masih berpangkat AKBP.

"Saat itu kan belum ada jenderal, paling tinggi pangkat polisi itu Kombespol. Dan pak Sucipto itu AKBP, masih banyak sosok senior dengan pangkat di atasnya. Tapi Bung Karno punya pandangan lain," beber dia.

Di era reformasi, Bekto menjelaskan apa yang terjadi kepada Komjen Tito saat ini juga pernah terjadi dan bukan hal baru. Jadi ia meyakini tidak akan ada turbulensi di tubuh Polri meskipun pimpinannya terhitung masih muda.

"Senior-Junior harus dipahami dalam konteks kultur dengan konteks dinas konteks ketentuan kalau tadi Pak Wenny bisa tanya mungkin seniornya Pak Prabowo nyalip seniornya berapa banyak, Pak SBY pun demikian," ungkapnya.

"Jalau di lingkungan TNI dan Polri itu tidak masalah. Kalau sudah disampaikan dia ingin dijadikan komandan secara tugas dia harus berpola kerja sebagai komandan. Lain secara kultur," imbuhnya.

Selain bercerita soal masalah senioritas, Bekto juga berbagi pengalamannya saat menjadi senior Komjen Tito di kepolisian. Ia menilai Tito sebagai sosok yang sangat profesional.

"Pak Tito itu langsung anak bawah saya dari pangkat mayor pangkat letkol. Dia profesional. Pak Tito itu ingin menegakan hukum dan tetap mengutamakan hak asasi manusia," kata Bekto.(dra/dra)

Read more

PEMERINTAH-Wakil Ketua KPK Laode M Syarif: Komjen Tito Buat Indeks Tata Kelola Kepolisian

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif: Komjen Tito Buat Indeks Tata Kelola Kepolisian

Rina Atriana - detikNews

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Pimpinan KPK Laode M Syarif bercerita awal mula ia berkenalan dengan calon Kapolri Komjen Tito Karnavian. Kala itu Tito masih menjabat sebagi Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) dan Laode belum jadi pimpinan KPK.

"Saya berkenalan dengan Pak Tito hanya di akhir-akhir ketika beliau menjadi Asrena," kata Laode mengawali ceritanya dalam rapat dengar pendapat terkait pencalonan Tito sebagai Kapolri di Komisi III, Kompleks DPR, Senayan, Selasa (21/6/2016).

Laode bercerita, saat itu ia dipanggil ke Mabes Polri karena Tito ingin dibantu membuat indeks tata kelola kepolisian. Tito saat itu bermaksud untuk menilai kinerja kepolisian untuk tingkat Polda.

"Saya bilang mohon maaf, kami sangat ingin membuat indeks tata kelola kepolisian tetapi mohon maaf uang kami tidak ada. Beliau bilang 'saya akan pakai APBN'," ujar Laode.

Lantaran di kantornya tak boleh menggunakan dana APBN, Laode pulang ke kantor dan mendiskusikan niat Tito dengan rekan-rekan kantornya. Akhirnya disetujui.

"Akhirnya kita bikin dan itu sudah diluncurkan. Saya pikir indeks tata kelola kepolisian itu saya berharap bapak-bapak komisi III membacanya karena ada di web. Supaya bisa dimintai sebagai tanggung jawab karena di situ Polda di seluruh Indonesia ada nilai dan rankingnya," tutur Laode.

"Sehingga Pak Tito kalau mau memperbaiki semua kepolisian ada alat ukurnya. Sekarang indeks tata kelola kepolisian itu sudah dibuat dan sebagian karena sukses program awalnya, setelah saya ke KPK tetap dilanjutkan untuk tingkat Polres. Belum seluruh Polres di Indonesia tapi saya pikir itu perlu dibaca oleh Komisi III," paparnya.(rna/dra)

Read more

PEMERINTAH-Komjen BG Diisukan Jadi Kepala BIN, Menkum: Beliau Berpengalaman

Indah Mutiara Kami - detikNews

Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan ada kabar Wakapolri Komjen Budi Gunawan akan diangkat menjadi Kepala BIN. Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut Komjen BG sebagai sosok berpengalaman.

"Saya tidak tahu, yang saya baca saja di media, Pak Bamsoet bilang begini begini," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

"Ya kan beliau (Budi Gunawan) punya pengalaman lah, ya itu prerogatif presiden," sambungnya.

Kalaupun Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala BIN, Yasonna yakin hal itu sudah melewati berbagai pertimbangan. Menurutnya, Jokowi pasti memilih orang yang tepat.

"Kalau seandainya pun (Budi Gunawan jadi Kepala BIN), pasti presiden punya pertimbangan khusus. Pasti orang yang ditunjuk presiden pasti orang yang pas," ungkapnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan enggan berkomentar panjang soal kabar Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Dia menyerahkannya ke presiden.

"Kalau itu tanya presiden," ujar Luhut terpisah(imk/dra)

Read more

TNI-Pangarmabar: Satu Orang Nelayan China Tertembak Itu Omong Kosong

Kartika Sari Tarigan - detikNews

Foto: Jumpa pers penangkapan kapal ikan China di Mako Koarmabar (Kartika/detikcom)

Jakarta - Panglima Armada Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda A Taufiq R menegaskan tidak ada nelayan China yang tertembak dalam penangkapan kapal ikan asing (KIA) dan 7 ABK-nya di perairan Natuna. Dia menyebut TNI AL hanya memberikan peringatan sesuai prosedur.

"Ada satu orang tertembak itu omong kosong. Silakan dicek ke Natuna, tujuh orang ini sehat, tidak ada yang tertembak," kata Taufiq dalam jumpa pers tentang penangkapan kapal ikan China di perairan Natuna pada Jumat 17 Juni di Mako Koarmabar, Jl Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Foto: Jumpa pers penangkapan kapal ikan China di Mako Koarmabar (Kartika/detikcom)

Taufiq menjelaskan, mulanya di laut Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terlihat ada kapal yang beriringan. Kapal penjaga perairan kemudian melakukan pengecekan.

"Kapalnya beriringan, kemudian kita pakai pesawat menemukan kontak-kontak yang mencurigakan. Kita cek ternyata di situ ada beberapa kapal milik China," papar Taufiq.

Taufiq membenarkan dilakukan penembakan sebagai peringatan karena kapal-kapal tersebut lari ketika didekati. Penembakan tidak mengarah ke kapal, namun ke titik tertentu.

Foto: Jumpa pers penangkapan kapal ikan China di Mako Koarmabar (Kartika/detikcom)

"(Tembakan) bukan ke arah kapal, ke depan kapal. Jadi begini prosedurnya, kita kibarkan bendera, intinya saya mau komunikasi dengan Anda. Dipanggil-panggil tidak dengar, kita tembak ke udara tidak berhenti, ya kita asumsikan mereka tidak dengar," jelas Taufiq.

"Kemudian kita tembak ke depan, kan ada splash air, seharusnya dia berhenti. Masih engggak berhenti berarti enggak dengar, asumsi kita. Baru kita tembakkan ke kapalnya, tapi tidak berbahaya," imbuhnya.

Dia menegaskan penembakan tersebut tidak menyalahi aturan. "Sesuai prosedur, karena kita berdaulat hukum internasional dan termasuk hukum Indonesia," pungkas Taufiq.

Dalam statemennya pada Minggu (19/6), jubir Kemlu China menyatakan satu nelayan terluka dalam insiden di perairan yang disebut China sebagai perairan tradisional nelayan China itu. Nelayan itu berada di kapal lain, bukan kapal yang ditangkap oleh aparat Indonesia. Nelayan itu kemudian diselamatkan oleh coast guard China yang berada di sekitar perairan itu dan membawanya ke Provinsi Hainan untuk diobati.


(hri/hri)

Read more

TNI-Coast Guard China Sempat Memprovokasi Saat TNI AL Tangkap Kapal Pencuri Ikan

Kartika Sari Tarigan - detikNews

KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)

Jakarta - Satu dari 12 kapal ikan nelayan China ditangkap TNI AL di wilayah perairan Natuna. Wilayah itu merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapal asing boleh melintas, asal tak melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Kapal ikan yang ditangkap itu bernama Han Tan Cou 19038 bermuatan 7 orang awak. Menurut Pangarmabar Laksamana Muda A Taufiq R, saat disergap KRI Imam Bonjol-383, kapal tersebut terpergok menebar jaring dan mencuri ikan.

Kapal ikan Han Tan Cou itu bersama 7 orang awaknya warga negara China kemudian digiring ke Pangkalan TNI AL Ranai untuk diproses secara hukum. Namun menurut Taufiq, saat kapal ikan itu hendak digiring, kapal Coast Guard China bernomor lambung 3303 menghampiri dan lewat komunikasi radio meminta kapal ikan itu dibebaskan.

KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)

Pihak Coast Guard China saat itu beralasan, kapal-kapal ikan negaranya mencari ikan di traditional fishing area di kawasan 9-dashed line, jadi bukan di wilayah perairan Indonesia. Namun menurut Taufiq, pihak TNI AL saat itu bergeming dan menegaskan bahwa kapal nelayan China mencuri ikan di perairan Indonesia.

Taufiq menyatakan, setelah upaya pertama itu gagal, datang lagi kapal Coast Guard China lainnya. Kapal Coast Guard 2501 ini agak provokatif dengan memotong haluan KRI Imam Bonjol-383 dan mengurangi kecepatan mendadak pada jarak 200 yards.

Namun lagi-lagi pihak TNI AL tak terprovokasi. Kapal ikan Han Tan Cou 19038 beserta 7 orang awaknya itu tetap dibawa untuk diproses hukum.

"Tengah malam datang lagi (kapal Coast Guard China) yang agak provokatif tapi kita enggak peduli. Setelah kita bilang, ini hak berdaulat kita," ucap Taufiq. (hri/nrl)

Read more

PEMERINTAH-Luhut: Kita Jaga Hubungan dengan China, Tapi Tak Menyerah Soal Kedaulatan

Luhut: Kita Jaga Hubungan dengan China, Tapi Tak Menyerah Soal Kedaulatan

Indah Mutiara Kami - detikNews

Menko Luhut/ Foto: Ari Saputra

Jakarta - TNI AL kembali menangkap kapal nelayan berbendera China yang mengambil ikan di perairan Natuna. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan bahwa kedaulatan negara tetap nomor satu.

"Yang penting kita tetap pelihara hubungan baik dengan China, kita juga tidak akan pernah menyerah mengenai sovereignty kita, mengenai kedaulatan," kata Luhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Pemerintah juga kini menggandeng pakar hukum internasional untuk membahas polemik di Laut China Selatan ini. Luhut menjamin bahwa hubungan dengan China akan tetap terjaga, termasuk di bidang ekonomi.

"Itu kan 2 hal beda. Ekonomi ya ekonomi. Masalah pelanggaran ya pelanggaran. Makanya kita selesaikan baik-baik tidak usah ribut-ribut," ujarnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam keterangan persnya, Senin (20/6/2016), membeberkan peristiwa penangkapan kapal Cina. Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir menyebut kapal perang TNI melihat belasan kapal ikan asing (KIA) yang masuk ke wilayah Indonesia.

"Jumat 17 Juni 2016 pukul 04.24 WIB pagi, kapal TNI AL memergoki 10 hingga 12 kapal ikan asing (KIA) di perairan Natuna di ZEE Indonesia. Beberapa KIA terlihat sedang melempar jaring dan diduga sedang melakukan IUU Fishing," ujar Arrmanatha.

Pada akhirnya, 1 Kapal ikan asing nomor 19038 berhasil diberhentikan dan ditangkap oleh kapal TNI AL pada pukul 09.55 tanggal 17 Juni 2016. Saat ditangkap, terdapat 7 ABK yang terdiri dari 6 pria dan 1 perempuan di kapal tersebut.

"Ke 7 ABK dalam keadaan baik dan tidak ada yang luka. Ke 7 ABK dibawa menuju Sabang Mawang," terangnya.

(imk/rvk)

Read more

EKONOMI-Bank Indonesia Dihantam Serangan Cyber

Bank Indonesia Dihantam Serangan Cyber

Fino Yurio Kristo - detikInet

Jakarta - Bank Indonesia dilaporkan terkena serangancyber masif yang menyasar website publiknya. Serangan yang sama juga dilakukan ke bank sentral Korea Selatan yakni Bank of Korea.

Dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (21/6/2016), serangan ini diduga berhubungan dengan ancaman dari kelompok hacker Anonymous yang bulan lalu menyatakan akan menyerang berbagai bank di seluruh dunia.

Sebagai antisipasi serangan tersebut, Bank Indonesia telah memblokir akses dari 149 negara yang terindikasi jarang mengakses website mereka, termasuk negara-negara kecil di Afrika. Demikian dikatakan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas.

Ronald menyatakan beberapa bank sentral sudah mengalami serangan serupa dan telah membagikan alamat IP yang digunakan oleh pelaku. Ditegaskan pula tidak ada kerugian yang dialami Bank Indonesia ataupun Bank of Korea dalam serangan model DDoS (Distributed Denial of Service) ini.

Bank sentral di seluruh dunia memang dalam kewaspadaan tinggi setelah Februari lalu, terjadi serangan ke bank sentral Bangladesh. Dalam serangan tersebut, hacker yang sampai saat ini masih buron berhasil mencuri uang senilai USD 81 juta. 

Waas menambahkan serangan cyber pada BI berhasil digagalkan karena kerja sama antar bank sentral. "Ada kerjasama regional antara bank sentral. Mereka yang terkena serangan membagikan pengalamannya," kata dia. 

"Di bulan Mei, kami mengalami sangat banyak gangguan. Mereka coba menyerang reputasi bank. Jadi kami memblokir alamat IP dari negara yang tidak biasanya mengakses kami," sebut Benny Sadwiko yang memimpin bidang sekuriti cyber BI.

Dalam serangan puncak, BI mendeteksi ada 274 virus dan 67 ribu email spam ditujukan ke server email dan website mereka hanya dalam waktu setengah hari. Untungnya semuanya berhasil dimentahkan.


(fyk/ash)

Read more

DALIL ASWAJA-Hukum Mencium Istri Saat Puasa

Hukum Mencium Istri Saat Puasa

fiqhmenjawab.net ~ Puasa itu menghindari segala hal yang membatalkan. Salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah ejakulasi (inzal) akibat persentuhan kulit, dan bersenggama walaupun tanpa ejakulasi.

Pada dasarnya mencium istri tidak membatalkan puasa. Tetapi karena bisa membangkitkan nafsu, dapat mengakibatkan ejakulasi, dan menyeret seseorang menuju interaksi seksual, maka pembahasan hukumnya tidak bisa sesederhana itu lagi.

Para ulama menggolongkan ciuman ke dalam perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa, apabila ciuman itu membangkit-kan syahwat. Kalau tidak menimbulkan syahwat, ciuman tidak dipermasalahkan, tetapi lebih baik tetap dihindari. (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab: VI, 354, Mughni Al-Muhtaj: I, 431-436). Tentu hukum ini berlaku untuk ciuman kepada istri. Selain istri, jelas hukumnya haram.

Menurut pendapat yang kuat, hukum makruh yang berlaku atas mencium istri ketika berpuasa adalahmakruh tahrim. Artinya, meskipun makruh (yang definisi dasarnya adalah tak mengapa jika dilakukan) jika dilakukan juga maka si pelaku mendapat dosa.

Untuk sekedar diketahui, selain makruh tahrim terdapat juga kategori hukum makruh tanzih, di mana melakukannya tidak mengkonsekuensikan apa pun: dosa ataupun pahala. Seprti halnya haram, hal-hal yang berhukum makruh tahrim harus dihindari. Semntara pada makruh tanzih, penghindaran itu hanya bersifat anjuran.

Hukum tersebut di-istimbath-kan para ulama dari hadits riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. melarang kaum muda mencium (pada saat berpuasa). dan memperbolehkan itu pada orang yang telah berusia lanjut (tua).

Mengapa Rasulullah Saw. membedakan orang tua dari pemuda? Para ulama merasionalisasi pembedaan ini dengan argumen bahwa pada usia muda seseorang sedang berada pada puncak hasrat dan kemampuan seksualnya.

Sedangkan pada orang tua biasanya hasrat dan potensi seksualnya telah banyak menurun. Secara praktis, ciuman pada usia muda dikhawatirkan mengakibatkan ejakulasi, atau menggoda pelakunya untuk menindaklanjutinya dengan interaksi seksual langsung karena kekurangmampuan orang muda untuk mengendalikan nafsu.

Dalam pengertian itu, maka batasan tua atau muda hanya merujuk pada kondisi umum saja. Jika ada pemuda yang sepenuhnya mampu mengendalikan diri, atau orang tua yang masih sangat tinggi hasrat dan kemampuan seksualnya, maka hukum yang berlaku bagi keduanya berbanding terbalik dengan keterangan di atas.

Ini karena masalah utamanya memang bukan tua atau muda, tetapi apabila, tetapi apakah tindakan itu akan mengarahkan pelakunya pada hal yang membatalkan puasa atau tidak.

Hukum ini sesuai dengan kaidah fikih “li al-wasa-il hukm al-maqashid”, terhadap hal-hal yang mendukung atau mendorong atau menyebabkan diberlakukan hukum yang sama dengan hasil akhirnya. Ketika ditentukan bahwa interaksi seksual langsung dan ejakulasi karena persentuhan kulit membatalkan puasa, maka perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada keduanya harus pula dihindari jauh-jauh.

Pelukan, genggaman, dan yang sejenisnya, dengan nalar dan pertimbangan serupa, disamakan hukumnya dengan mencium.

Tetapi hukum ini tidak serta-merta mempengaruhi sah tidaknya puasa. Jika seseorang suatu saat di siang hari bulan Ramadhan mencium istri, dan tak terjadi suatu akibat atau tindak lanjut apa-apa, maka puasa orang tersebut tetap sah, tidak batal tetapi tingkat kesempurnaannya berkurang. (Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab: VI, 355).

Sumber: K.H. M.A. Sahal Machfudz, Dialog Problematika Umat, hal 109-110, Khalista, 2013. Surabaya via islami.co

Read more

DALIL ASWAJA-Membaca ‘Shadaqallahul Adzim’ Bid’ah?

Membaca ‘Shadaqallahul Adzim’ Bid’ah?

fiqhmenjawab.net ~ Bacaan ini dinilai bid’ah oleh Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin. Namun Syaikh Athiyah Shaqr, Mufti al-Azhar mengeluarkan Fatwa terkait amaliah membaca Shadaqallahul Adzim saat selesai membaca al-Quran (Fatawa al-Azhar, 8/86):

وذكر القرطبى في مقدمة تفسيره أن الحكيم الترمذى تحدث عن آداب تلاوة القراَن الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من القراءة : صدق الله العظيم أو أية عبارة تؤدى هذا المعنى . ونص عبارته “ج 1 ص 27 ” : ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم

Al-Qurthubi menyebutkan di Mukaddimah Tafsirnya bahwa al-Tirmidzi menyampaikan tatakrama dalam membaca al-Quran diantaranya adalah “Maha benar Allah”, atau redaksi lain yang semakna. Ia menjelaskan (1/27) bahwa diantara bentuk memuliakan al-Quran jika selesai membacanya adalah menyatakan Allah maha benar dan memberi kesaksian bahwa Rasulullah telah menyampaikan wahyu

وجاء فى فقه المذاهب الأربعة ، نشر أوقاف مصر، أن الحنفية قالوا : لو تكلَّم المصلى بتسبيح مثل . صدق اللّه العظيم عند فراغ القارئ من القراءة لا تبطل صلاته إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة ، وأن الشافعية قالوا : لا تبطل مطلقا بهذا القول

Dijelaskan dalam Fikih 4 Madzhab bahwa Ulama Hanafiyah berkata: “Jika orang yang salat membaca Tasbih, misalnya ‘Allah maha benar’ setelah imamnya selesai membaca al-Quran, maka tidak batal jika bertujuan memuji Allah, berdzikir atau membaca al-Quran”. Ulama Syafiiyah berkata: “Tidak batal mengucapkan kalimat ‘Allah maha benar’ secara mutlak”

فكيف يجرؤ أحد فى هذه الأيام على أن يقول : إن قول : صدق الله العظيم ، بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؟ أكرر التحذير من التعجل فى إصدار أحكام فقهية قبل التأكد من صحتها ، والله سبحانه وتعالى يقول :{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون } النخل : 116

Maka bagaimana mungkin hari ini ada yang mengatakan bahwa mengucapkan ‘Allah maha benar’ setelah membaca al-Quran adalah bidah? Saya (Syaikh Athiyah) ulang-ulang mengingatkan supaya tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan hukum fikih sebelum memperkuat kesahihannya. Allah berfirman: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (al-Nahl: 116)

Oleh: Ustadz Ma’ruf Khozin, anggota Aswaja NU Center Jatim.

Read more

DALIL ASWAJA-Imam Shalat Membaca Dari Mushaf al-Quran

Imam Shalat Membaca Dari Mushaf al-Quran

fiqhmenjawab.net ~ Sebagian masjid Nahdliyin yang melaksanakan Tarawih dengan membaca dari Mushaf al-Quran memiliki dasar dari atsar Sayidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Namun dalam atsar tersebut tidak dicantumkan sanadnya, yang dikenal dengan istilah hadis Mu’allaq (biasanya ditulis di awal bab). Disinilah hebatnya sosok al-Hafidz Ibnu Hajar yang banyak berhasil me-washal-kan sanad yang tidak ditulis oleh Imam al-Bukhari.

Riwayat tersebut adalah:

ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﺘﻘﺖ ﻏﻼﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺩﺑﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺆﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ

“Dari Abu Bakar bin Abi Mulaikah dari Aisyah, bahwa beliau memerdekakan budak (Dzakwan) miliknya secara Mudabbar (istilah dalam jenis budak). Budaknya menjadi imam dari Aisyah di bulan Ramadlan dengan membaca dari Mushaf.”

Dari riwayat ini al-Hafidz Ibnu Hajar menampilkan pendapat ulama yang memperbolehkan:

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﻗﺮاءﺓ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺤﻒ

“Membaca Dari Mushaf” hal ini dijadikan dalil kebolehan orang yang salat membaca dari Mushaf.” (Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari, 2/185) [Ustadz Ma’ruf Khozin]

Dalam kitab Al Majmu’, Imam Nawawi berkata:

( فرع )لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق ، ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره ، نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب

وحكى الرافعي وجها أن حديث النفس إذا طال أبطل الصلاة وهو شاذ ، والمشهور الجزم بصحتها

ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه في الإملاء وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد ، وقال أبو حنيفة : تبطل

(Cabang) Bila seseorang membaca dari mushaf, maka shalatnya tidak batal. Baik dia hafal atau tidak hafal. Bahkan wajib membaca dari mushaf bila tidak hafal surat Al-Fatihah. Meski sesekali membolak-balik halaman, tidak membatalkan. Jika melihat sesuatu yang tertulis selain al Qur’an dan mengulang-ulanginya dalam hatinya maka tidak batal sholatnya walaupun dalam waktu yang lama, akan tetapi makruh, ini adalah nash Imam Syafi’i dalam kitab al Imla’.

 

Imam Rofi’i menceritakan satu pendapat bahwa berbicara dalam hati jika lama maka bisa membatalkan sholat, ini adalah pendapat syadz, yang masyhur adalah sah sholatya.

 

Imam Ghozzali menukil dari nasnya kitab al Imla’ tentang membaca al qur’an dalam mushaf tidak membatalkan sholat adalah menururt madzhab kami (Syafi’i ), madzhab Maliki, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad, sedangkan menururt Imam Abu Hanifah berkata bahwa membaca Qur’an dengan mushaf dalam sholat bisa membatalkan sholat.

 

Wallohu a’lam.

Oleh: Nasyit Manaf dari berbagai sumber

Read more