SBY Berkicau Minta Perlindungan, Jusuf Kalla Beberkan SBY Dikawal 60 Anggota Paspamres
bali.tribunnews.com Feb 7, 2017 1:35 PM
SBY Berkicau Minta Perlindungan, Jusuf Kalla Beberkan SBY Dikawal 60 Anggota Paspamres
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Menanggapi cuitan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun twitternya yang meminta keadilan dan keselamatan saat rumah pribadinya digeruduk ratusan mahasiswa.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan seorang mantan presiden saat ini dikawal 60 anggota pasukan pengaman presiden.
"Pengamanan itu sudah ada, setiap mantan pimpinan itu sudah dikawal 60 orang Paspamres," jelasnya kepada wartawan di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (7/2/2017)
JK mengatakan keprihatinannya dengan demonstrasi di depan rumah SBY.
Ia meminta kepada masyarakat untuk dapat menghormati pemimpin sesuai dengan aturan yang ada.
Sebagai informasi, SBY memiliki rumah baru yang diberikan pemerintah atas nama negara di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan.
Letaknya tepat di belakang Kedutaan Besar Qatar.
Dalam kicauannya, SBY menyatakan kediamannya tersebut didatangi ratusan orang berunjuk rasa.
"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak," tulis SBY dalam akun twitternya, Senin (6/2/2017).
Dalam kicauannya berikutnya, SBY mempertanyakan terjadinya pelanggaran terhadap UU Penyampaian Pendapat Dimuka Umum No 9 tahun 1998.
SBY seakan tidak terima larangan melakukan unjuk rasa dikomplek kediaman atau pemukiman ditabrak begitu saja tanpa ada upaya pencegahan.
"Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya," ujar SBY.
Kemarin, SBY katakan dalam twitternya mendengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi dan agitasi terhadap mahasiswa untuk "Tangkap SBY".
"Saya bertanya kepada Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri, dengan hak asasi yang saya miliki?" demikian SBY mempertanyakannya.
"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah SWT," tulis SBY lagi.
Report a problem.
POLITIK-SBY Berkicau Minta Perlindungan, Jusuf Kalla Beberkan SBY Dikawal 60 Anggota Paspamres
Selasa, 07 Februari 2017
NUSANTARA-Setelah Cuitan SBY Viral, Kaesang Buat Kuis 'Singkatan Mantan' di Twitter, Ini Jawaban Kocak Netizen
Setelah Cuitan SBY Viral, Kaesang Buat Kuis 'Singkatan Mantan' di Twitter, Ini Jawaban Kocak Netizen - TribunSolo.com
solo.tribunnews.com Feb 7, 2017 8:23 AM
Setelah Cuitan SBY Viral, Kaesang Buat Kuis 'Singkatan Mantan' di Twitter, Ini Jawaban Kocak Netizen
Kaesang Pangarep
TribunSolo.com/Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM - Tweets atau kicauan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) viral di media sosial Twitter.
Dalam tweet tersebut, SBY menuliskan ia sedang didemo oleh ratusan orang di rumahnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017).
Berikut salah cuitan SBY yang lantas mendapatkan komentar dari pengguna Twitter hingga viral di dunia maya dan jadi perbincangan publik.
"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*"
Selang beberapa jam setelah cuitan mantan presiden tersebut mengundang beragam respons netizen, ada lagi sebuah kicauan viral di Twitter.
Status tersebut dibuat oleh putra Joko Widodo, Kaesang Pangarep selang lima jam setelah cuitan SBY.
Bedanya, Kaesang menggunakan kalimat jenaka lewat status berwujud kuis.
Dalam cuitannya tersebut, Kaesang juga menyertakan akun Twitter Markobar dan Chilli Pari.
Ia menjanjikan voucher makan markobar gratis, asalkan bisa menjawab pertanyaan berupa singkatan mantan.
"Saya dan @Chilli_Pari punya voucher @markobar1996 GRATIS. Cukup jawab pertanyaan berikut: "mantan" adalah singkatan dari? *GRR*," tulis Kaesang, Senin (6/2/2017).
Sontak, postingannya tersebut kemudian mengundang komentar dari pengguna Twitter.
Beberapa netizen menjawab pertanyaan Kaesang dengan jawaban kocak.
@gevilano : "@kaesangp @Chilli_Pari @markobar1996 MAsih ingiN diperhaTikAN."
@Paramecwara: "@kaesangp @Chilli_Pari @markobar1996 manusia tanpa jabatan."
@BeniSetyawan: "@kaesangp @Chilli_Pari @markobar1996 mantan : masih berdebar kalo deketan."
@kotakkhotik: "@kaesangp @Chilli_Pari @markobar1996 MANTAN; MAu Nyari perhaTiAN."
@myouihana: "@kaesangp @Chilli_Pari @markobar1996 MAu Nikah TApi siNgle."
@saya_adalahh: "@kaesangp @Chilli_Pari @markobar1996 MANusia dari paciTAN."
Cuitan Kaesang tersebut sudah diretweet sebanyak 140 kali dan disukai hingga 127.
Hingga berita ini diturunkan TribunSolo.com, kicauan anak Presiden RI itu juga sudah direply hingga 355 kali. (*)
Report a problem.
NUSANTARA-Pertanyaan Ganjil Saat Polisi Mendata Para Ulama
Pertanyaan Ganjil Saat Polisi Mendata Para Ulama
cnnindonesia.com Feb 7, 2017 10:32 AM
Pertanyaan Ganjil Saat Polisi Mendata Para Ulama
Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin memerintahkan anak buahnya mendata seluruh alim ulama yang berpengaruh di Jawa Timur, menjadi perhatian publik. Apalagi bagi kalangan ulama di Jawa Timur, yang dikenal sebagai basis Nahdlatul Ulama.
Machfud mengeluarkan perintah itu lewat surat telegram nomor ST/209I/2017/RO pada Senin (30/1) lalu. Dalam surat telegramnya yang ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Timur Komisaris Besar NS Wibowo, Machfud menjelaskan bahwa pendataan ulama dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga untuk menjaga hubungan baik antara ulama dan jajaran Polda Jawa Timur.
Namun, bila melihat selebaran pendataan yang digunakan kepolisian, ada tiga pertanyaan ganjil muncul yakni meminta ulama untuk menyebutkan jabatan di pemerintahan yang pernah atau sedang diemban, pejabat pemerintahan yang pernah berkunjung ke pesantren, serta afiliasi atau arah hubungan politik.
Pertanyaan ini mengingatkan langkah rezim Orde Baru. Kala itu, langkah seperti ini kerap dilakukan untuk memutus "mata rantai" pihak-pihak yang diduga berpotensi menjadi pemberontak atau berseberangan dengan pemerintah.
Informasi mengenai afiliasi politik, latar belakang keluarga, hingga organisasi menjadi hal yang tak luput ketika seseorang mendaftar calon pegawai negeri sipil (PNS), tentara, kiai, tenaga pengajar, dan pelajar. Identitas latar belakang seseorang menjadi penting dan tak boleh bertentangan dengan rezim di bawah pimpinan Soeharto.
“Jika Polda Jatim membiarkan ini menjadi bola api panas yang dibiarkan terus bergulir bukan tidak mungkin persepsi akan kembalinya rezim orde baru bahkan rezim komunis semakin nyata dan nampak di permukaan,” kata Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Probolinggo Muchlis seperti dikutip dari situs nu.or.id.
Tokoh Nahdlatul Ulama Masdar Farid Mas'udi meminta polisi segera menjelaskan tujuan pendataan ulama tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ulama di Jawa Timur.
Masdar mengatakan polisi seharusnya tidak perlu melakukan pendataan ulama. Sebab, data ulama secara kependudukan telah dimiliki oleh pemerintah provinsi. Bahkan, data para ulama pun bisa diperoleh dari data daftar pondok pesantren yang dimiliki oleh Kementerian Agama wilayah Jawa Timur.
"Saya kira harus dijelaskan itu tujuannya apa. Kalau tidak bisa menimbulkan dugaan yang tidak tepat dan menimbulkan keresahan," kata Masdar kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/2).
Begitu juga dengan Kepala Pondok Putri Pesantren Tebuireng Fahmi Amrullah. Meski telah mengisi data ulama yang diminta oleh polisi, ia menyatakan belum memahami tujuan dari pendataan itu dilakukan. Menurutnya, polisi tidak menjelaskan tujuan dari pendataan tersebut saat menemui dirinya.
"Saya pribadi tidak keberatan, cuma mempertanyakan ini untuk apa? Tebuireng sudah diketahui banyak orang dan terkenal," ujar Fahmi.
Sementara itu Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan pendataan ulama merupakan upaya Polda Jawa Timur untuk bersinergi dengan ulama.
Selain itu, menurutnya, pendataan ini juga merupakan bagian dari langkah polisi untuk memperbaharui data para ulama di Jawa Timur. Sehingga, Polda Jawa Timur lebih mudah mengundang para ulama untuk menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
"Jadi pendataan yang dimaksud untuk lebih mendapatkan data yang akurat dari tiap-tiap Polres keberadaan alim ulama," kata Boy di Markas Besar Polri, Senin (6/2).
Tanda Tanya Ganjil Saat Polisi Mendata Para Ulama
Peserta Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. ( ANTARA FOTO/Syaiful Arif)
Domain Kementerian Agama
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid meminta Polda Jawa Timur menghentikan pendataan ulama. Menurutnya, pendataan ulama merupakan domain Kementerian Agama, bukan institusi kepolisian.
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan tiga peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kemeneterian Agama ttg tugas pokok Kementrian Agama, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
"Berdasarkan tiga landasan itu, pendataan ulama seharusnya dilakukan oleh Kementerian Agama yang kemudian berkoordinasi dengan polisi tentang data para ulama dan alasan peruntukan polisi meminta serta memperoleh data tersebut," kata Sodik dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (6/2).
Politikus Partai Gerindra ini pun menilai, pendataan ulama secara langsung tanpa koordinasi atau pendampingan Kementerian Agama menunjukkan arogansi dan buruknya koordinasi institusi kepolisian. Langkah itu, menurutnya, justru menimbulkan keresahan dan bertentangan dengan tugas pokok serta fungsi polisi untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat.
Sodik juga menyesalkan sikap Kementerian Agama yang malah membiarkan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh institusi kepolisian. Ia menilai, Kementerian Agama tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para ulama sebagai warga negara dan salah satu aset penting bangsa.
"Kementerian Agama harus segera mengambil alih langkah pendataan ulama dan mendesak insititusi kepolisian untuk menyerahkan pendataan ulama kepada Kementerian Agama," katanya.
Report a problem.
NUSANTARA-Inikah Juara Tweet Kocak Saya Bertanya SBY? Netizen Sampai Ngakak
Inikah Juara Tweet Kocak Saya Bertanya SBY? Netizen Sampai Ngakak - TribunJatim.com
jatim.tribunnews.com
Feb 7, 2017 7:49 AM
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kicauan Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat membuat heboh para pengguna Twitter, Senin (6/2/2017).
Saat itu, SBY membuat sejumlah cuitan yang menjelaskan bahwa rumah pribadinya tengah diserbu ratusan orang.
"Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," tulis SBY di tweet pertama.
"Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*," lanjutnya pada tweet keempat.
Ternyata, tweet keempat itu mendapat respon yang luar biasa dari netizen di Twitter.
Dalam waktu kurang dari 24 jam, sudah banyak tweet kocak dan meme tentang kalimat "Saya bertanya".
"#SayaBertanya kpd Bapak Presiden dan Pak Kapolri, kenapa PDKT aja udah ditolak padahal nembak aja belum? apakah perasaan saya sudah disadap?" kicau pemilik akun @emilli0.
"#SayaBertanya kpd bapak presiden dan kapolri, kenapa iklan bear brand susunya sapi, gambarnya beruang, iklannya naga?" tulis @aniqmoha.
"#SayaBertanya, kalau saya nggak hafal nama2 ikan apakah saya masih boleh ikutan kuis berhadiah sepeda?" ujar @yennywahid.
Tapi, diantara itu semua, setujukah kalian jika kicauan ini adalah juara tweet kocak #SayaBertanya?
POLITIK-Soal Aksi 112, Ini Sikap Pemuda Muhammadiyah
Soal Aksi 112, Ini Sikap Pemuda Muhammadiyah
republika.co.id
Feb 7, 2017 3:46 PM
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tidak akan menginstruksikan kadernya ikut dalam aksi 11 Februari 2017. Dahnil justru berharap Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI selaku inisiator aksi mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
“Agaknya GNPF harus mempertimbangkan dengan matang,” ujar Dahnil kepada Republika.co.id, Selasa (7/2).
Menurut Dahnil, jangan sampai perjuangan yang ikhlas dan murni untuk marwah umat dicederai dan kontraduktif oleh pihak yang tidak senang dan berusaha menyudutkan umat Islam. Terlebih, kata Dahnil, tanggal 11 Februari berdekatan dengan agenda Pilkada serentak yang rawan dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
Seperti diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berencana menggelas aksi pada 11 Februari 2017 atau 112 mendatang. Mereka berencana akan berkumpul di Masjid Istiqlal kemudian menuju Monas dan berjalan ke HI kemudian kembali lagi ke Monas untuk membubarkan diri.
Namun, Kapolda Metro Jaya, Irjen M. Iriawan menegaskan akan membubarkan masyarakat yang memaksakan diri ikut aksi 112. Polisi akan membubarkan aksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan nomor 9 tahun 1998.
Beberapa organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah juga tak akan menginstruksikan warganya untuk ikut aksi. Seperti yang dinyatakan oleh PCNU Solo dan Pimpinan Pengurus Daerah Muhammadiyah Surakarta.
PEMERINTAH-Gelontorkan Triliunan Rupiah, Apa Tujuan Jokowi Bangun Trans Papua?
Gelontorkan Triliunan Rupiah, Apa Tujuan Jokowi Bangun Trans Papua?
detik.com
Feb 7, 2017 2:55 PM
Sedangkan untuk tahun 2017, alokasi anggaran untuk Trans Papua adalah sebesar Rp 2,55 triliun yang terdiri dari Rp 917,4 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan Rp 890 miliar untuk pembangunan jalan baru, dan Rp 749,5 miliar untuk pembangunan jembatan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan hal tersebut dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.
"Kalau dilihat IRR-nya, kita tidak akan pernah bangun ini Papua. Tapi kita kan NKRI. Kemudian bagaimana mengembangkan semua potensi. Kalau enggak, semuanya kan pembangunan jadi di Jawa terus, kalau kita mengikuti ekonominya," katanya kepada detikFinance saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Lantas setelah dibangun, bagaimana pemanfaatan Trans Papua sejauh ini?
"Kemarin saya ke sana, walaupun jalan masih pakai urugan pilihan (jalan tanah bercampur kerikil pilihan) di sana, tapi sekarang guru-guru sudah ucapkan terima kasih. Para medis juga. Tadinya mereka ke sana harus 3 hari, jalan kaki, tembus gunung dan lain-lain. Ini artinya ketimpangan Indonesia Timur dan Barat mulai terkikis," tutur Arie.
Yang berikutnya adalah potensi efisiensi distribusi barang. Jika dulu mendatangkan batu ke Merauke harus dari Palu, maka saat ini sumber pasokan batu bisa diambil dari wilayah di Wamena yang memiliki sumber daya yang cukup. Adanya jalan yang sudah terfasilitasi membuat distribusi barang lebih mudah.
Jalur distribusi barang yang tadinya lewat udara pun kini bisa ditempuh via darat. Semua hal ini akan membuat biaya operasional dapat ditekan, dan wilayah sekitarnya akan tumbuh sumber perekonomian baru.
"Begitu pula dengan potensi perikanan, perkebunan di sana akan berkembang. Dan itu enggak linear, tapi eksponensial atau cepat sekali. Jadi yang tadinya pakai udara, kita nanti akan pakai udara. Jadi biaya transportasi turun, harga-harga akan murah," jelas Arie.
Dengan terbangunnya konektivitas, pemerintah juga berencana membangun kawasan pariwisata yang kini dapat dilalui lewat jalur darat. Salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Lorentz di Papua. Taman ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.
"Makanya saya dengan Menteri Pariwisata mau membuat jalan-jalan yang sudah dibuka ini untuk jadi daerah tujuan wisata. Ini kita lebih bagus dari pada Swiss. Karena kita ada Taman Nasional Lorentz. Begitu juga wilayah lainnya," papar Arie.
"Di situ ada danau yang bagus view-nya, keanekaragaman hayatinya. Misalnya kita bangun Jembatan Holtekamp. Kan sayang hanya bangun jembatan saja. Kenapa enggak kita bikin pariwisata. Ini kan sudah buka, kita perlu bangun listrik. Yang tadinya mau bangun bendungan susah, sekarang aksesnya kan sudah bagus," tukasnya. (ang/ang)
NUSANTARA-Candaan Kaesang Saya Bertanya ke Presiden dan Kapolri Viral
Candaan Kaesang Saya Bertanya ke Presiden dan Kapolri Viral
detik.com
Feb 7, 2017 2:42 PM
Jakarta - Status yang diunggah putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep di Facebook viral. Dia membahas soal 'saya bertanya kepada bapak Presiden dan Kapolri'.
Dilihat detikcom, status 'saya bertanya kepada bapak Presiden dan Kapolri' itu diunggah di Facebook Kaesang seperti dilihat detikcom, Selasa (7/2/2017) siang.
"Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah rasa sakit karena mencintai diam-diam itu ditanggung oleh BPJS?," tulis Kaesang. Cuitannya itu pun mengundang berbagai reaksi dari netizen.
Per pukul 11.41 WIB ini, status yang diunggah Kaesang tersebut sudah dishare netizen lebih dari 700 kali dan dikomentari lebih dari 270 kali. Di status-status sebelumnya, dia nampak sedang membahas topik soal mantan.
Kemarin, hastag #SayaBertanya sempat jadi trending topic di Twitter.
