Wisnu Prasetiyo - detikNews
Foto: Lamhot Aritonang
FOKUS BERITA:Penjahat Seksual Dikebiri
Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung langkah Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Perlindungan Anak. Namun demikian hukuman untuk pelaku predator seksual terhadap anak harus diperberat lagi.
"Ya kita dukung penuh, tapi isinya perlu dilengkapi. Saya harap DPR melengkapi dan menambah berat hukuman untuk pelakunya," kata Ketum PAN Zulkifli Hasan kepada detikcom, Kamis (26/5/2016).
Dalam Perppu tersebut sudah dicantumkan hukuman suntik kimia bahkan hukuman mati. Namun menurut Zulkifli ada sisi yang harus diperberat.
"Misalkan dendanya kan Rp 5 miliar ditambahkan disita hartanya bagi yang tidak punya uang. Prinsipnya hukuman harus diperberat," kata Zulkifli.
Sekretaris FPAN DPR Yandri Susanto menilai Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum komprehensif, baginya Perppu tersebut belum terlalu mengakomodir hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
"Seharusnya jangan kita cuma memikirkan yang melakukan, tapi hukum lebih penting untuk korban, kehadiran negara harus fokus perhatian terhadap korban," ujar Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (26/5/2016).
Menurutnya harus ada kompensasi yang diberikan terhadap korban, baik secara material maupun moral. Perppu ini harus betul-betul dibahas secara detail sebelum akhirnya disetujui untuk menjadi undang-undang.
"Harus kompensasi. Misalnya kalau gangguan jiwa gimana, harus memberikan ketenangan terhadap korban. Betul kita perlu berikan efek jera, tapi korban juga harus diakomodir, masyarakat juga," tuturnya.
"Kalau mau cabut pohon, jangan cuma batangnya, harus akarnya juga diambil," imbuhnya.
Ia menjelaskan pembahasan tentang Perppu ini akan memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan karena ia memprediksi akan terjadi dinamika di rapat antar fraksi.
(van/nrl)
"Ya kita dukung penuh, tapi isinya perlu dilengkapi. Saya harap DPR melengkapi dan menambah berat hukuman untuk pelakunya," kata Ketum PAN Zulkifli Hasan kepada detikcom, Kamis (26/5/2016).
Dalam Perppu tersebut sudah dicantumkan hukuman suntik kimia bahkan hukuman mati. Namun menurut Zulkifli ada sisi yang harus diperberat.
"Misalkan dendanya kan Rp 5 miliar ditambahkan disita hartanya bagi yang tidak punya uang. Prinsipnya hukuman harus diperberat," kata Zulkifli.
Sekretaris FPAN DPR Yandri Susanto menilai Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum komprehensif, baginya Perppu tersebut belum terlalu mengakomodir hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
"Seharusnya jangan kita cuma memikirkan yang melakukan, tapi hukum lebih penting untuk korban, kehadiran negara harus fokus perhatian terhadap korban," ujar Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (26/5/2016).
Menurutnya harus ada kompensasi yang diberikan terhadap korban, baik secara material maupun moral. Perppu ini harus betul-betul dibahas secara detail sebelum akhirnya disetujui untuk menjadi undang-undang.
"Harus kompensasi. Misalnya kalau gangguan jiwa gimana, harus memberikan ketenangan terhadap korban. Betul kita perlu berikan efek jera, tapi korban juga harus diakomodir, masyarakat juga," tuturnya.
"Kalau mau cabut pohon, jangan cuma batangnya, harus akarnya juga diambil," imbuhnya.
Ia menjelaskan pembahasan tentang Perppu ini akan memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan karena ia memprediksi akan terjadi dinamika di rapat antar fraksi.
(van/nrl)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !