NUSANTARA-Konflik FPI Vs GMBI, 35 Ormas Ini Memilih Tidak Memihak .Ada apa? MUI usulkan Dialog

Konflik FPI Vs GMBI, 35 Ormas Ini Memilih Tidak Memihak .Ada apa? MUI usulkan Dialog

konfrontasi.com

Jan 21, 2017 7:53 PM

JAKARTA-Puluhan organisasi kemasyarakatan pemuda dan kelompok mahasiswa memilih tidak memihak dalam konflik yang berlangsung antara kubu GMBI dan FPI.
“Kita tidak mau ikut urusan itu. Kita hanya mau Jawa Barat kondusif dan jangan konflik di level nasional ditarik-tarik ke sini,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah Jawa Barat Iu Rusliana di Bandung, Jumat, 20 Januari 2017. 

Rusliana mengatakan sekitar 35 ormas, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa berkumpul sepekan ini merumuskan deklarasi yang diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hari ini di Gedung Sate, Bandung. Deklarasi itu diteken 78 orang yang mewakili puluhan ormas kepemudaan dan mahasiswa, di antaranya PW Pemuda Muhamadiyah, Pemuda Pancasila, KNPI, Kami, serta ICMI. 

Menurut Rusliana, deklarasi yang digagas kelompoknya itu muncul dari kekhawatiran perseteruan ormas kubu GMBI dan FPI yang bisa memicu konflik horizontal, yang ekskalasinya bisa meluas. “Kita melihat ini ada potensi konflik horiszntal, yang memungkinkan ekskalasinya meluas, membesar. Kami ingin potensi ini segera diminimalkan bersama ormas, OKP, dan LSM,” ujarnya. 

Rusliana mengatakan salah satu isi dari lima butir deklarasi kelompoknya itu menyoroti konflik GMBI dan FPI yang ditengarai sebagai mainan politik nasional. “Kami meminta agar elite politik tidak menarik-narik konflik ke sini. Kami menengarai ini mainan politik nasional, cuma ditarik ke Jawa Barat,” tuturnya. 

Substansi selebihnya meminta agar elite pemerintah di Jawa Barat, yakni Gubernur, Kapolda, Pangdam III/Siliwangi, serta Ketua DPRD Jawa Barat, tidak memihak salah satu kubu. “Untuk netral, jangan terkesan memihak salah satu kelompok. Kalau terkesan memihak salah satu kelompok kan tidak elok,” kata Rusliana. 

Rusliana mengatakan kelompoknya juga meminta agar gubernur segera mengumpulkan semua ormas, LSM, dan OKP untuk meredam situasi. “Segera harus kita kumpul bareng-bareng, jangan sampai memicu tadi, memicu potensi-potensi konflik,” ucapnya. 

Kelompoknya juga meminta semua pihak agar sama-sama menahan diri. “Kami meminta semua ormas, OKP, menahan diri, tidak memprovokasi dan tidak terprovokasi,” kata Rusliana. 

Perwakilan itu menyerahkan deklarasi tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate. Sehari sebelumnya, Gubernur Jawa Barat bersama Kapolda dan Pangdam III/Siliwangi menerima perwakilan ormas yang mendesak pembubaran organisasi FPI. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin menilai bangsa Indonesia sedang mengalami kesalahpahaman. Saling klaim bahwa lawan anti-Pancasila, anti-kebinekaan seperti kosa kata umum sehari-hari.

Ma'ruf mencontohkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang memicu kegaduhan itu. Jika tidak mendukung calon tertentu, ujar Ma'ruf, yang bersangkutan disebut anti-kebinekaan.

"Lha memang tidak suka kok, bukan masalah anti-kebinekaan," kata Ma'ruf saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Peduli Bangsa di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Pacet, Mojokerto, Sabtu, 21 Januari 2017.

Ma'ruf berujar, untuk meredam kesalahpahaman itu dan tidak makin melebar, dia pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo supaya digelar dialog nasional atau rujuk nasional. Namun Presiden menuturkan tidak ada yang berantem, sehingga tidak perlu dilakukan rujuk nasional.

Karena kurang direspons, ucap Ma'ruf, MUI berinisiatif akan memprakarsai dialog tersebut. "Tujuannya adalah meluruskan kesalahpahaman itu," tutur Ma'ruf, yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Di sisi lain, MUI juga mendeklarasikan kemajemukan, pluralisme, dan toleransi dengan lembaga-lembaga agama. "Kita sama-sama merawat kemajemukan," katanya.

Adapun di tingkat bawah, ujar dia, MUI akan membahas konsep yang solutif, mencegah agar tidak timbul kesalahpahaman. "Agar negara utuh, tidak dibawa ke kanan atau ke kiri," ucapnya.

Report a problem.